159 Undang-undang akan masuk ke Prolegnas DPR untuk periode 2015-2019. Salah satu undang-undang yang akan direvisi adalah yang terkait pemberantasan korupsi.

Pengacara Komjen BG juga mempersoalkan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dijadikan alat bukti oleh KPK dalam menetapkan tersangka kliennya. ‎

Sebanyak 159 RUU masuk ke dalam Prolegnas 2015-2019 yang akan ditetapkan oleh DPR siang ini. DPR menjamin tidak ada RUU selundupan yang masuk di tengah-tengah sehingga RUU lainnya dikesampingkan.

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Pekat dan mahasiswa melakukan aksi demo mendukung Polri di PN Jakarta Selatan. Tema yang mereka bawa adalah mendesak Presiden Jokowi segera melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.

Entah pasal mana yang akan direvisi, namun Wakil Ketua Komisi III Desmon Junaedi Mahesa mengaku belum membaca Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara detail.

Perkara pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri masih berlarut-larut karena Presiden Joko Widodo belum menentukan sikap resmi pasca ditetapkannya BG sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan nada tinggi, pengacara Komjen Budi Gunawan (BG), Razman Arif Nasution, menuding Buya Syafii Maarif ada hubungan saudara dengan Komjen Suhardi Alius, mantan Kabareskrim Polri. 

Sekitar dua puluh perempuan yang mengaku sebagai artis dan model Perempuan Srikandi Pekat ikut meramaikan jalannya sidang praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan.

"Masalah KPK dan polisi, itu bukan masalah keyakinan, itu masalah perilaku yang bisa terjadi di mana saja," ujar JK di hadapan ratusan peserta kongres yang memenuhi aula kerato Yogyakarta, Senin (9/2/2015).

Program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019 akan ditetapkan oleh DPR hari ini. Revisi UU KPK yang pernah diajukan pada periode lalu kini kembali masuk ke dalam Prolegnas.