Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak mengadili sengketa Pilkada lagi. Menurut mantan Wakil Ketua MK, Achmad Sodiki, putusan itu sudah tepat demi meringankan tugas MK.

MA menunggu regulasi baru yang mengatur pemindahan penanganan sengketa pilkada dari MK ke pengadilan tingkat pertama. Hal ini pasca MK memutuskan tidak berwenang lagi mengadili sengketa pilkada.

Mantan Wakil Ketua MK Achmad Sodiki menyindir gaya mewah pejabat MA yang carter pesawat jet untuk kunjungan kerja ke Wakatobi. Menurut guru besar Universitas Brawijaya Malang itu, hal tersebut tidak etis.

Putusan MK yang menghapus kewenangannya mengadili sengketa pilkada menuai kontroversi. Ada yang setuju ada yang menolak. Bagi hakim agung Gayus Lumbuun, sengketa pilkada seharusnya diadili oleh Pengadilan Tinggi (PT).

Tidak hanya mantan Ketua MA, Harifin Tumpa yang kaget dengan perilaku pimpinan MA yang mencarter pesawat jet. Para bawahan di MA pun kaget mendengar uang APBN digunakan untuk kegiatan itu.

MK menghapus kewenangan mengadili sidang sengketa Pilkada. Komisi Yudisial (KY) menilai putusan ini menunjukan MK tidak konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya.

Jumlah perkara sengketa hasil Pileg 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) terus bertambah. Padahal berkas-berkas itu dimasukkan jauh setelah batas waktu yang ditentukan UU.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menilai perbedaan pendapat di lembaganya sebagai dinamika yang sehat. Hal ini muncul saat MK memutuskan tidak berwenang lagi mengadili sengketa pilkada.

Langkah MK menghapus kewenangan mengadili sengketa pilkada mengejutkan banyak pihak. Meski demikian, jika nantinya sengketa itu kembali diadili oleh MA, maka MA harus siap.

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus sendiri kewenangan dirinya mengadili sengketa pilkada. Hal ini dinilai sebagai langkah yang tidak masuk akal.