Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) hari ini akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun belum jelas maksud kunjungan orang nomor 1 DKI tersebut.

Ruhut enggan menyebut itu sebagai upaya pelemahan KPK untuk kedua kalinya.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan ada lebih dari tiga kementerian yang melaporkan dugaan praktek kongkalikong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia pun akan meneruskan laporan terkait kementerian tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi III DPR menggelar rapat tertutup dengan sejumlah eks penuntut KPK dari unsur kejaksaan. Dihadapan pada anggota komisi bidang hukum, para eks penuntut KPK ini menilai penyadapan di lembaga antikorupsi itu sudah sesuai prosedur.

Adanya perbedaan keterangan atas pemeriksaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam laporan Dahlan Iskan, tampaknya membuat BK DPR pusing. BK DPR akan mengkonfrontir keterangan semuanya, karena BK tak ingin dibolak-balik dengan perbedaan keterangan itu.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengaku tak tahu ada 'Tim Mawar' seperti yang disebut ICW menganggu pemberantasan korupsi. Pasek bertanya-tanya, siapakah anggota 'Tim Mawar' yang konon sangat kuat pengaruhnya tersebut?

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mendorong anggota DPR dan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyelesaikan masalah dugaan pemerasaan BUMN melalui jalur hukum. Dengan demikian, kasus bisa jelas dan segera tuntas.

Pemanggilan mantan penyidik KPK dari unsur Polri dan mantan penuntut KPK dari unsur Kejaksaan oleh DPR ditengarai sebagai bentuk pelemahan KPK. Ide besar digelarnya rapat tertutup tersebut ditengarai digalang oleh 'Tim Mawar'. Siapa mereka?

Komisi III DPR rupanya masih fokus mengurusi mekanisme penyadapan yang ada di lembaga penegak hukum. Komisi III DPR ingin ada UU yang khusus mengatur tentang penyadapan.

Komisi III DPR telah menggelar rapat tertutup dengan eks penyidik KPK yang berasal dari Polri dan eks penuntut dari Kejaksaan. Selanjutnya, Komisi III DPR akan memanggil KPK.