Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengatakan, Koalisi Indonesia Hebat pendukung Joko Widodo - Jusuf Kalla berpeluang menarik tiga partai di kubu lawan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy mengakui Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sering bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. 

Koalisi Indonesia Hebat bergerak cepat melobi parpol-parpol untuk bergabung dalam paket pimpinan DPR. Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) bahkan ikut turun tangan mencari teman tambahan untuk PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem.

Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edy‎ menegaskan partainya masih di Koalisi Merah Putih. PAN juga telah menyiapkan nama calon wakil ketua DPR untuk diusung bersama paket pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP).

PPP membuka kemungkinan untuk berpindah ke kubu PDIP Cs untuk mendukung paket pimpinan DPR yang akan diusulkan. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid yang juga anggota KMP, meyakini partai berlambang Kakbah itu masih solid dengan KMP.

Presiden yang juga Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono akan menerbitkan Perpu untuk mencegah berlakunya UU Pilkada. Jika memang memperjuangkan aspirasi rakyat, maka PD harus mau menggandeng parpol lain untuk memperjuangkan Perpu ini di DPR.

Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PDIP, NasDem, Hanura, dan PKB, sedang bergerilya menggaet dua parpol tambahan untuk bisa mengajukan paket pimpinan DPR. Partai Demokrat (PD) dan PAN jadi target utama.

DPR baru segera dilantik. Pertarungan antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan PDIP Cs akan kembali dimulai sesaat setelah pelantikan, saat kedua kubu memperebutkan kursi pimpinan DPR. KMP sementara unggul.

Sebelum dilantik menjadi wakil rakyat, para anggota dewan terpilih melakukan upacara di Lubang Buaya bersama Presiden SBY dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Rupanya sejumlah calon anggota dewan ada yang tak ikut pada seremoni tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk membatalkan UU Pilkada. Setelah Perpu itu masuk ke DPR, bola selanjutnya di tangan Jokowi dan PDIP.