Dikeluarkannya Keppres No. 29 tahun 2004 tentang pelayanan satu atap tidak dimaksudkan untuk menarik kembali wewenang Pemda dalam memberi izin investasi.

Bank Dunia menilai dalam jangka waktu yang panjang, investor belum akan kembali ke Indonesia. Hal ini terlihat dari arus investasi langsung asing yang masih negatif pada neraca pembayaran.

BKPM menjamin izin investasi bisa keluar dalam 2 pekan. Hal ini dapat terealisasi menyusul dikeluarkannya Keppres tentang pelayanan satu atap.

Pemerintah mendesak KPC untuk mengajukan penawaran baru terhadap sisa divestasi 32,5 persen saham, setelah Pemkab Kutim membeli 18,6 persen dari total 51 persen.