Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempersilakan aparat hukum untuk menggunakan aturan apapun dalam menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang, termasuk KUHP.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan meminta Departemen Luar Negeri melakukan lobi politik kepada negara besar anggota FATF agar Indonesia segera keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif atas pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak menemukan indikasi money laundering saat pemilu oleh sejumlah parpol.

KPK telah meminta kepada Pusat PPATK untuk memeriksa rekening penegak hukum yang menangani kasus-kasus di bidang kejahatan keuangan dan perbankan.

RI hingga kini masih terperangkap dalam daftar FATF sebagai negara yang tidak kooperatif terhadap pelaksanaan rezim anti pencucian uang. RI dinilai belum sepenuhnya melaksanakan UU Pencucian Uang.

RI belum juga dikeluarkan dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam masalah pencucian uang dari FATF. Salah satu penyebabnya adalah belum tuntasnya kasus besar seperti L/C fiktif BNI.

PPATK sejauh ini belum menemukan bukti adanya praktek pencucian uang atau money laundering di rekening para capres/cawapres.

PT Unilever tbk membagikan dividen total untuk tahun buku 2003 Rp 200 per saham. Dividen ini secara total mencapai Rp 1,526 triliun atau 118 persen dari laba bersih tahun 2003.

PPATK mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 66 laporan transaksi mencurigakan terkait kasus L/C fiktif BNI. Laporan itu berasal dari 28 bank baik didalam negeri maupun luar negeri.

Kapolri dan Kepala PPATK menandatangani MoU tentang pencucian uang. Saat ini 700 transaksi mencurigakan telah dilaporkan ke polisi.