Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya versi Munas Bali, Sjarif Cicip Sutardjo, Rabu pagi ini menggelar rapat di kantor DPP Golkar di Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono mendatangi Gedung DPR untuk mengantarkan surat perombakan fraksi DPR. Surat itu diserahkan langsung ke Ketua DPR Setya Novanto.

Golkar terancam tak akan menjadi peserta Pilkada serentak pada tahun 2015 bila penyelesaian konflik internal menempuh jalur hukum. Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menyatakan pihaknya siap bila konsekuensinya demikian.

Perpecahan terjadi di PPP dan Golkar akibat persaingan untuk duduk di posisi ketua umum. PAN yang akan menyongsong Kongres 2015 yakin hal itu tidak akan terjadi di partainya.

Munas Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono Cs di Ancol hingga kini belum diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, Rabu besuk Agung Cs tetap akan melaporkan perubahan pimpinan fraksi ke DPR.

Golkar Kubu Agung Laksono membuka peluang Munas Islah pada Januari 2015. Namun, Kubu Ical tak mau buru-buru mengiyakan karena masih menunggu hasil diskusi para sesepuh partai.

Menkum HAM Yasonna Laoly menolak hasil Munas Bali dan Jakarta dan masih mengakui Munas Golkar Riau sebagai pijakan. Dengan demikian pengurus Golkar pimpinan Ketum Aburizal Bakrie yang masih diakui pemerintah.

Sekretaris Fraksi Golkar, kubu Agung Laksono, Melchias Mekeng sepakat dengan wacana Munas Islah atau Munas Rekonsiliasi. Pelaksanaannya disarankan pada Januari 2015 dan panitianya harus netral.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sikap Menkum HAM Yasonna Laoly yang tidak memberi keputusan terkait dualisme kepengurusan hasil Munas Golkar sudah sejalan dengan UU.

Menkum HAM Yasonna Laoly memilih tidak memberikan keputusan apa pun soal dualisme kepengurusan Golkar dan mempersilakan internal menyelesaikan konflik terlebih dahulu. Kubu Ical menyesalkan keputusan Menkum ini.