Sejumlah ulama hari ini menyambangi kediaman Duta Besar Arab Saudi. Kehadiran para ulama ini untuk menyatakan dukungan terhadap pemerintah Arab Saudi yang memimpin operasi Decisive Storm terhadap pemberontak Syiah Houthi di Yaman.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. As'ad Ali menilai perlu ada payung hukum yang detail terkait pemblokiran situs-situs yang dinilai radikal. Sebab menurutnya pemblokiran tidak cukup dengan menggunakan Peraturan Menteri semata.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabainterlam) Polri, Komjen Djoko Mukti Haryono mengatakan bahwa pihaknya menargetkan Indonesia bersih dari ISIS pada tahun 2019 mendatang. Sebab penanganan ISIS merupakan salah satu program percepatan yang menjadi tugas Polri.

Kabaintelkam Polri Komjen Djoko Mukti Haryono mengatakan pemblokiran situs-situs radikal harus dilakukan dengan cermat.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengapresiasi langkah BNPT yang merekomendasikan Kementerian Kominfo agar memblokir situs yang dinilai radikal. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk ketegasan pemerintah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengapresiasi langkah BNPT yang merekomendasikan Kemominfo agar memblokir situs yang dinilai radikal. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam upaya menanggulangi penyebaran paham-paham ISIS dan kelompok radikal lainnya.

Situasi politik di Yaman sedang bergejolak. Pemerintah Indonesia pun melakukan upaya evakuasi WNI yang berada di Yaman, termasuk mahasiswa Indonesia yang tengah menimba ilmu di Negeri Hadhramaut tersebut.

Kementerian Kominfo membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang berisikan anggota panel dari berbagai kalangan tokoh masyarakat. Bagaimana cara kerjanya?

Tak lama setelah menuai kritik terkait pemblokiran 22 situs yang dianggap radikal, Kominfo membentuk panel yang beranggotakan tokoh masyarakat akademisi dan juga internal kementerian. Panel ini akan dimintai masukan terkait penanganan situs negatif.

Tak lama setelah menuai kritik terkait pemblokiran 22 situs yang dianggap radikal, Kominfo membentuk panel yang beranggotakan tokoh masyarakat akademisi dan juga internal kementerian. Panel ini akan dimintai masukan terkait penanganan situs negatif.