Di mata Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Komjen Susno Duadji tengah memperjuangkan kebenaran. Karena itulah, LSM ini mendukung Susno dengan mengawal kesehatan mantan Kabareskrim itu, termasuk hidangan yang dimakan Susno.

Sejak dicopot dari jabatan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Susno Duadji lebih sering memakai baju sipil. Dalam rentang waktu yang lama, dia baru terlihat memakai baju polisi pada Senin (22/3) kemarin.

"Komisi III akan memberikan perlindungan hukum dan politik pada Susno. Kami meminta Susno tidak takut untuk mengungkapkan," kata Ketua Komisi III Benny K Harman.

Nama mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji tiba-tiba disebut sebagai calon pimpinan KPK pengganti Tumpak Hatorangan Panggabean. Bagaimana tanggapan KPK, terlebih dengan rekam jejaknya yang pernah menghebohkan dengan istilah 'Cicak-Buaya'?

Status Komjen Pol Susndo Duadji usai menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Mabes Polri simpang siur. Setelah sempat mengaku telah dijadikan tersangka, Susno mengatakan dirinya hanya terperiksa. Bagaimana sebenarnya status mantan Kabareskrim tersebut?

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menegaskan  kedua jenderal yang disebut-sebut Komjen Susno Duadji terlibat markus pajak Rp 25 miliar tidak terbukti bersalah. Susno pun ditantang membuktikan keterlibatan keduanya.

Pengusutan kasus L/C Misbakhun terus dilakukan Polri. Setelah Robert Tantular dan Linda Wangsa Dinata, Polri menetapkan 2 tersangka lagi. Identitasnya tak lama lagi akan dibuka.

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji membongkar kasus markus pajak Rp 25 miliar yang menurutnya melibatkan 2 jenderal Polri. Tindakan Susno ini pun yang membuat dirinya ditetapkan sebagai terperiksa atau tersangka.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum batal bertemu Kapolri. Pertemuan membahas kasus markus pajak tersebut baru dilaksanakan besok.

Pernyataan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji tentang adanya makelar kasus (markus) di tubuh Mabes Polri dengan sigap ditepis oleh pihak Mabes Polri. Padahal ini dapat dijadikan momentum oleh penegak hukum untuk mereformasi institusi tersebut, dengan penyelesaian yang terbuka dan tidak dilakukan secara internal.