PKS dan Golkar sebagai anggota partai koalisi ternyata kembali berbeda pandangan dengan Partai Demokrat (PD) dalam menyikapi BPJS II. Golkar dan PKS justru mendukung PDIP yang menginginkan BPJS II dilakukan 2014.

DPR menyesalkan lambatnya pembahasan RUU BPJS pada sidang pembahasan antara pemerintah dan Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS semalam. Alhasil pengesahan RUU BPJS terancam deadlock. Pemerintah pun disalahkan.

Amnesty Internasional menuntut pemerintah Indonesia membebaskan orang yang ditahan terkait Kongres Rakyat Papua III. Menko Polhukam akan mencari waktu guna membahas masalah Papua dengan lembaga internasional itu.

DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) menjadi undang-undang. Setelah pembahasan RUU ini alot selama 5 kali masa sidang.

Hidup semakin sulit. Apalagi, 7 tahun memimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan taraf hidup warga miskin.

Sekitar seratusan buruh di Jabar menggelar demo di depan Gedung Sate. Mereka mendesak DPR RI segera sahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Bersama Pong Hardjatmo, sejarawan Ridwan Saidi menggugat agar rakyat juga bisa meminta partai politik dibubarkan melalui sidang di MK. Jika permohonan uji materi pasal 68 UU MK dikabulkan, Ridwan Saidi mengaku akan membubarkan Partai Demokrat.

Membubarkan partai politik bukan hanya kewenangan pemerintah saja. Di Slovenia, jika merasa tidak puas pada kinerja parpol atau merasa parpol melakukan korupsi, semua orang bisa meminta parpol di negara itu dibubarkan. 

Putra pengusaha Oesman Sapta Odang, Raja Sapta Oktohari terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI, setelah mengalahkan 2 anak menteri yang menjadi pesaingnya.

Raja Sapta Oktohari terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Okto berhasil mendapatkan 97 suara dari 165 yang diperebutkan.