Koalisi Merah Putih (KMP) DKI menilai Rapat Paripurna DPRD yang mengangkat Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI cacat hukum. 2 Hal telah dilanggar oleh Ketua DPRD.

Rapat Paripurna DPRD DKI yang mengangkat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur tidak diikuti oleh semua anggota. Hal ini pun dikritik oleh Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri.

Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur hingga 2017. Para anggota yang hadir meneriakkan yel-yel mendukung kepemimpinan Ahok.

DPRD DKI Jakarta resmi mengangkat Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI. Ahok mengaku senang karena mendapat dukungan dari anggota dewan.

Ahok sumringah usai mengikuti paripurna istimewa pengangkatan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bersama anggota dewan, Ahok berfoto bersama.

Rapat paripurna DPRD DKI yang mengesahkan pengangkatan Basuki T Purnama atau Ahok menjadi gubernur DKI berlangsung singkat. Rapat hanya berlangsung 5 menit. 

Pelantikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok digelar dalam paripurna DPRD DKI. Dan rupanya ancaman dari fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) tak akan menghadiri pelantikan Ahok terbukti. 

DPRD DKI rencananya akan mengggelar paripurna istimewa terkait dengan pengangkatan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok mengaku diundang DPRD dan akan hadir pada acara itu.

Politisi PDI Perjuangan Jhony Simanjuntak menegaskan rapat paripurna istimewa yang digelar hari ini akan tetap terlaksana meski jumlah anggota yang hadir nanti tidak memenuhi kuorum. 

Kerja...kerja...kerja! Itu fokus yang dilakukan Ahok ketimbang memikirkan pro kontra anggota DPRD dalam rapat paripurna yang akan digelar untuk pengangkatan dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta.