KPK resmi menetapkan anggota Banggar DPR Wa Ode Nurhayati sebagai tersangka kasus PPID. Pimpinan DPR pun mempersilakan KPK memeriksa anggota Banggar DPR lainnya jika dibutuhkan.

Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi meminta KPK bertindak adil dan sesuai Undang-undang. KPK juga diminta untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi.

Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi meminta agar Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat(PD), Ruhut Sitompul tidak ikut campur dalam masalah, Wa Ode Nurhayati. Ruhut diminta mengurus partainya yang masih banyak masalah.

Badan Kehormatan DPR belum mengetahui perihal dugaan pemerasan yang dilakukan oleh staf Nudirman Munir, wakil ketua BK saat itu, terhadap Wa Ode Nurhayati. Sebab saat diperiksa BK, politikus PAN itu tidak pernah menceritakan soal pemerasan.

Desakan agar tersangka Wa Ode Nurhayati dinonaktifkan sebagai anggota DPR terus mengalir. Tetapi Ketua DPR Marzuki Alie berpendapat, Wa Ode bisa dihentikan sementara asalkan telah berstatus terdakwa kasus anggaran PPID.

Ketua DPR Marzuki Alie mendorong anggota Banggar dari PAN Wa Ode Nurhayati mengungkap permainan di Badan Anggaran (Banggar) kepada KPK. Tentu jika disertai bukti yang kuat.

PAN menolak usulan PD untuk menonaktifkan Wa Ode Nurhayati dari DPR. PAN menilai belum perlu mengambil tindakan sebelum ada fakta hukum.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Wa Ode Nurhayati kepada KPK. PAN tidak akan mengintervensi proses hukum tersebut.

Nudirman Munir mengaku hanya mempercepat penanganan kasus Wa Ode Nurhayati di BK DPR. Namun sial, dia malah kehilangan posisi Wakil Ketua BK DPR.

Anggota Fraksi Golkar DPR, Nudirman Munir meminta Wa Ode Nurhayati mengungkap siapa nama staf-nya yang meminta uang pengaman. Nudirman janji akan memecat staf-nya.