Cerita seorang tahanan bisa mudah keluar masuk rutan bukan cerita baru di republik ini. Modus seperti ini sering terjadi di rutan-rutan yang rawan korupsi.

Melenggangnya Gayus Tambunan keluar masuk rutan menjadi tamparan keras untuk Kepolisian. Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo ditantang untuk mengusut tuntas petugas yang terlibat.

Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengukur tingkat korupsi di kota-kota di Indonesia. Hasilnya?

Politik gerakan pemberantasan korupsi Indonesia dinilai masih jauh dari harapan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap gagal mengkomandoi upaya pemberantasan korupsi.

Hingga saat ini Komisi III DPR belum juga melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua calon pimpinan KPK terpilih Bambang Widjojanto dan Busyro Muqqodas. KPK pun berharap formasi mereka segera lengkap.

KPK menilai ada beberapa faktor yang menyebakan nilai indeks pemberantasan korupsi belum berubah. Salah satu penyebabnya faktor ekonomi dan politik.

Presiden SBY harus mendengarkan sikap publik terkait calon Jaksa Agung. Langkah terbaik adalah dengan mengumumkan calon-calon Jaksa Agung.

Kejagung masih belum memutuskan sikap terkait kasus Bibit-Chandra. Namun disarankan Kejagung mengambil langkah deponeering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum.

DPR terkesan menganaktirikan proses seleksi Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang hingga kini belum juga rampung. DPR lebih senang jalan-jalan ke luar negeri untuk melakukan studi banding.

Sejumlah aktivis Koalisi Pemantau Peradilan menilai pemerintah dan DPR tidak serius memberantas korupsi di peradilan Indonesia. Hal ini terlihat dari terkatung-katungnya proses seleksi anggota komisioner KY di DPR.