Instruksi Presiden yang berisi 12 poin terkait kasus Gayus Tambunan dinilai belum efektif untuk menunjang penuntasan kasus tersebut. Presiden diminta menelurkan butir Inpres ke-13. Apa itu?

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyayangkan terlambatnya 12 instruksi presiden (Inpres) terkait kasus Gayus Tambunan. Inpres ini keluar hanya 1 hari menjelang vonis Gayus.

Jambore suporter yang akan dilaksanakan mulai Kamis (20/1/2011) besok bertujuan untuk menyuarakan perubahan untuk sepakbola nasional. Satu hal yang tak bisa ditawar-tawar adalah pergantian Ketua Umum PSSI.

12 Instruksi Presiden (Inpres) terkait kasus Gayus Tambunan mendesak Polri bekerja cepat. Dengan keluarnya Inpres itu, Polri tidak punya alasan untuk menunda-nuda menuntaskan kasus Gayus.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo membuka Rapat Pimpinan Polri 2011 (Rapim Polri 2011). Timur meminta agar seluruh peserta Rapim memahami dan memperhatikan 12 Instruksi Presiden (Inpres) terkait kasus Gayus Tambunan.

Selusin instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal Kasus Gayus direspon oleh Kejaksan Agung. Korps Adhyaksa itu pun menyosialisasikan instruksi tersebut ke daerah-daerah.

Salah satu poin dalam 12 instruksi presiden terkait penanganan kasus Gayus Tambunan adalah pilihan menggunakan pembuktian terbalik. Polri akan mendalami kembali landasan hukum untuk menerapkan mekanisme pembuktian terbalik.

Menkeu Agus Martowardojo siap melaporkan kinerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai tiap 2 minggu sekali langsung ke Presiden SBY guna menghindari terulangnya kasus mafia pajak seperti kasus Gayus Tambunan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan instruksi pada jajaran di bawahnya untuk menangani kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Ke-12 instruksi ini merupakan langkah konkret yang harus dijalankan lembaga penegak hukum.

Pemerintah pusat menyatakan mulai serius untuk memberantas praktik korupsi di daerah. Pemerintah Daerah diminta serius membuat rencana aksi pemberantasan korupsi, jika tidak, anggaran terancam dipangkas.