Politisi NasDem Prasetyo dipilih Presiden Jokowi sebagai Jaksa Agung. Kritik deras pun mengalir. Jokowi dinilai 'menyerah' pada tekanan partai pendukungnya. Posisi penegak hukum pun diberikan pada politisi. 

Gara-gara kisruh KMP-KIH yang berkepanjangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terancam gagal memilih seorang pimpinan KPK di akhir tahun 2014 ini.

DPRD DKI telah mengangkat Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI pengganti Joko Widodo. Namun pengangkatan itu ditentang oleh KMP DKI karena dianggap cacat hukum lantaran paripurna tak dihadiri mayoritas.

Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih mencapai kesepakatan damai dan akan menyempurnakan MD3 yang menjadi polemik. Pakar hukum tata negara Refly Harun pun menyatakan secara teoritis tidaklah mudah mengubah UU meski hanya satu pasal.

Aburizal Bakrie disebut-sebut akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Meski mendapat dukungan, Ical pun banyak mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Jika tetap ngotot, Ical disebut akan membuat Golkar stuck pada posisinya saat ini.

Media Singapura masih menyoroti tensi panas suhu politik Jakarta terkait posisi Ahok. Aksi pemboikotan terhadap paripurna pengangkatan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta jadi bahan pemberitaan.

Pasal 163 dalam Perpu Pilkada memberi jaminan bahwa nasib Ahok tidak ditentukan oleh Paripurna DPRD DKI, baik forum tersebut memenuhi kuorum atau tidak.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan DPR tak berwenang mencampuri program pemerintah itu terlalu jauh. Refly mendasarkan pendapatnya pada keputusan MK yang diketok pada 22 Mei lampau.

Ada saran untuk Koalisi Indonesia Hebat yang protes dengan aturan pemilihan sistem paket, ajukan saja gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberi masukan agar gugatan kali ini lebih berpeluang dikabulkan MK.

Pakar hukum tata negara Refly Harun tak setuju dengan manuver Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membuat DPR Tandingan. Meski demikian, Refly mengritik sapu bersih kubu Koalisi Merah Putih (KMP) di komisi-komisi DPR.