Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan DPR tak berwenang mencampuri program pemerintah itu terlalu jauh. Refly mendasarkan pendapatnya pada keputusan MK yang diketok pada 22 Mei lampau.

Ada saran untuk Koalisi Indonesia Hebat yang protes dengan aturan pemilihan sistem paket, ajukan saja gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberi masukan agar gugatan kali ini lebih berpeluang dikabulkan MK.

Pakar hukum tata negara Refly Harun tak setuju dengan manuver Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membuat DPR Tandingan. Meski demikian, Refly mengritik sapu bersih kubu Koalisi Merah Putih (KMP) di komisi-komisi DPR.

178 Anggota DPR dari fraksi PDIP, NasDem, Hanura, PKB, dan PPP melayangkan mosi tidak percaya ke pimpinan DPR. Pakar hukum Tata Negara Rafly Harun menyatakan bahwa sikap tersebut tak memiliki landasan hukum.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan jangan sampai presiden dilibatkan dalam konflik tersebut.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengkhawatirkan konflik berlarut yang terjadi di DPR.

Munculnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tandingan kembali membuat 'panas' suhu politik. Ada sejumlah dampak yang akan ditimbulkan dari 'dualisme' kepemimpinan DPR.

Kegaduhan kembali terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Tak puas dengan kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto Cs, kubu Koalisi Indonesia Hebat mengajukan paket pimpinan DPR tandingan.

Tak hanya Menkum HAM, Refly juga mengkritisi tindakan pimpinan DPR yang mengakui Ketua Fraksi PPP dijabat oleh Epriyadi Asda yang merupakan PPP kubu Suryadharma Ali. Menurutnya, pimpinan DPR juga salah.

Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke MA untuk menghadiri pelantikan Ketua BPK Harry Azhar Azis termasuk hal langka. Kehadirannya itu dianggap sebagai suatu bentuk diplomasi untuk menjalin hubungan dengan lembaga tinggi negara lainnya.