"Ada banyak perda yang telah dibatalkan pemerintah. Kita tidak bicara soal mana tingkatan yang lebih tinggi, tapi ini bertentangan dengan UU," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha.

Tidak kurang dari 1000 massa dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh melakukan konvoi Bendera Merah Putih. Aksi itu sebagai penolakan qanun bendera dan lambang Aceh yang telah disahkan oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

Mendagri Gamawan Fauzi telah bertemu dengan Pemprov Aceh terkait qanun tentang lambang dan bendera mirip GAM. Dia meminta Pemprov Aceh mengikuti hasil verifikasi pemerintah dan melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan beragam aturan.

Qanun (peraturan daerah) tentang Lambang dan Bendera Aceh memicu polemik karena Pemprov Aceh mengesahkan bendera mirip GAM. DPD RI menilai hal tidak pas karena bendera Merah Putih tak boleh disandingkan dengan bendera lain.

Permasalahan Qanun No 3/2013 tentang Bendera Aceh sedang dibahas oleh DPR Aceh (DPRA). Pemerintah pusat sebaiknya berhati-hati dalam menempuh langkah selanjutnya.

Pemerintah Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyambut positif terhadap keseriusan Presiden SBY. Yaitu dalam menyelesaikan polemik terhadap qanun Bendera dan Lambang Aceh.

DPRA saat ini mulai membahas sejumlah poin hasil temuan klarifikasi Kemendagri itu. Hal ini pasca penyerahan dokumen hasil klarifikasi terhadap secara langsung oleh Mendagri ke Pemerintah Aceh pada beberapa waktu lalu.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau agar warga Aceh tidak lagi mengibarkan bendera GAM. Hal ini sudah dikoordinasi oleh pihak kemendagri dan pemerintah daerah Aceh.

Kekhususan Aceh adalah berlakunya hukum pidana Islam berdasarkan Alquran. Kurun 2012 lalu, Mahkamah Syariah di Aceh menjatuhkan hukuman dalam kasus jinayah sebanyak 111 kasus.

Gubernur Aceh mengesahkan penggunaan bendera GAM menjadi bendera Aceh. Permasalahan yang belakangan menjadi polemik ini jangan disikapi dengan emosional.