Pimpinan DPR akan mengembalikan surat dari kubu Agung Laksono terkait perombakan fraksi Golkar di DPR. Penolakan itu karena DPR masih mengakui kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie.

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono berkukuh bahwa kepengurusan Munas Riau 2009 sudah demisioner dan tidak berlaku lagi. Surat keputusan Menkum HAM memang tidak mencantumkan poin tersebut.

Kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono sepakat untuk menjalin komunikasi demi penjajakan islah. Kedua kubu sudah menyiapkan juru runding masing-masing. Akankah juru runding masing-masing kubu berhasil mempersatukan Golkar yang terbelah?

Kubu Aburizal Bakrie mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk berkomunikasi dengan kubu Agung Laksono untuk mengatasi perpecahan. Hanya saja, ada kalanya upaya itu tidak ditanggapi oleh kubu Agung.

Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komaruddin meminta agar pimpinan DPR menolak surat perombakan fraksi yang diserahkan oleh kubu Agung Laksono. Ade menegaskan bahwa ia tetaplah Ketua Fraksi sesuai keputusan pengurus Golkar hasil Munas Riau 2009.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan menggelar Ijtima’ Sanawi atau pertemuan tahunan pada 16-18 Desember 2014. Acara ini merupakan agenda rutin Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Surat yang dikirimkan Ketum Golkar versi hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, ke DPR untuk merombak struktur fraksi dianggap tidak akan berefek apa-apa. Kubu Aburizal Bakrie yakin surat itu akan ditolak pimpinan DPR.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono, Senin pekan depan akan menyampaikan perubahan susunan pimpinan fraksi ke pimpinan DPR dan MPR. 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa kubu Agung Laksono tidak bisa langsung merombak pimpinan fraksi selama belum ada keputusan dari Kemenkum HAM.

Rencananya, Partai Golkar pimpinan Ketua Umum Agung Laksono bakal menyampaikan perombakan fraksi Golkar ke Ketua DPR Setya Novanto, pekan depan. Bil‎a tak juga disahkan, bisa-bisa fraksi Golkar di DPR pecah jadi dua.