Perubahan formula calon terpilih berdasar suara terbanyak, ternyata tidak banyak mengubah cara berpikir pemilih dalam menjatuhkan suara. Hampir semua calon terpilih berasal dari nomor urut kecil: 1, 2 atau 3. Demikian juga dengan calon perempuan terpilih.

Jumlah perempuan di DPRD provinsi hasil Pemilu 2009, meningkat signifikan. Sumbangan terbedar atas peningkatan tersebut berasal dari Partai Demokrat.

Hasil Pemilu 2009 menunjukkan caleg perempuan terpilih meningkat signifikan. Namun Putusan MK yang mengubah formula calon terpilih dari 30% BPP dan nomor urut menjadi suara terbanyak, menjadikan caleg perempuan sebagai korban persaingan bebas.

Pemilu 1999 yang demokratis justru mengurangi jumlah perempuan di parlemen. Organisasi-organisasi perempuan pun memperjuangkan penerapan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan.

DPR telah mengesahkan revisi UU Partai Politik pada Kamis (16/12/2010). Dalam UU ini, ada sejumlah perubahan, di antaranya tentang aturan verifikasi partai politik, jumlah sumbangan pengusaha dan penyelesaian konflik internal parpol.

Banyak kebijakan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah,  mendiskriminasi perempuan. Hal itu terjadi karena para pembuat kebijakan, yang didominasi laki-laki, tidak memiliki gambaran bagaimana melindungi dan memajukan perempuan.

Banyak kebijakan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah,  mendiskriminasi perempuan. Hal itu terjadi karena para pembuat kebijakan, yang didominasi laki-laki, tidak memiliki gambaran bagaimana melindungi dan memajukan perempuan.

Datang dengan batik motif parang lengan panjang, GKR Hemas yang juga anggota DPD ini menyapa para wartawan dengan 4 salam sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu.

DPR rampung menyeleksi 6 calon hakim agung. Hasilnya, anggota dewan dari Komisi III itu memilih Sri Murwahyuni dan Sofyan Sitompul. Keduanya akan menggantikan 2 hakim agung yang memasuki masa pensiun.

Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dinilai berperan besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu bukti keberhasilan demokrasi di Indonesia dari bawah ke atas.