Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jember, Widodo Ekatjahjana mengatakan, hal itu tidak bisa dijadikan alasan pemakzulan. Ini karena, Mendagri telah menerima usulan tersebut.

Kerja tim angket DPRD DKI telah kelar. Kemudian ada wacana soal hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Wacana pengguliran hak menyatakan pendapat sebagai kelanjutan dari hak angket di DPRD DKI mendapat dukungan dari PPP. Lewat hak menyatakan pendapat, Ahok bisa dimakzulkan.

Tim angket DPRD DKI terus melaju meski tak didukung masyarakat. Tim angket terus bergerak untuk melawan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), namun ujung angket ini semakin tak jelas, seperti misteri dana siluman Rp 12,1 triliun di RAPBD DKI tahun 2015 yang batal cair.

Tim angket DPRD terus melaju meski Ahok merasa persoalan APBD DKI sudah selesai. Hari ini tim angket akan mengadakan rapat merumuskan temuan tim angket tentang pelanggaran Ahok soal APBD pada pimpinan dewan.

DPP PPP kubu Djan Faridz mendukung kinerja Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) untuk menyelidiki dana siluman APBD DKI 2015 melalui hak angket. Bila terbukti Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bersalah, maka opsi pemakzulan dianggap tepat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengungkapkan, tujuan akhir dari hak angket adalah untuk memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mengetahui hal itu, Ahok menanggapinya dengan santai.

Perseteruan antara Gubernur Ahok dan DPRD terkait dugaan anggaran siluman di RAPBD DKI telah berkembang menjadi masalah politik dan hukum. Jika KPK tak segera bertindak, komplotan begal anggaran akan merasa di atas angin dan leluasa menghajar Ahok.

Perseteruan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) versus DPRD DKI memasuki babak baru. Kali ini APBD DKI 2015 yang diributkan. Ahok menuding ada 'dana siluman' yang diselipkan di APBD DKI 2015, 106 anggota DPRD DKI tak terima.

Laskar Dewa Ruci Jawa Barat akan mengerahkan 3 ribu orang ke Istana Negara, Senin (16/2), untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.