Asosisi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mendukung sensus pajak di pusat-pusat bisnis. Namun petugas pajak bakal kesulitan menemui pemilik toko. Kenapa?

Mahalnya tarif parkir di beberapa pusat belanja seperti di Jakarta membawa kesadaran masyarakat untuk lebih memilih berbelanja via internet atau online shopping.

APPBI merugi jika tarif parkir di pusat perbelanjaan hanya dikenakan Rp 2 ribu dan minta dinaikkan jadi Rp 5.000 per jam. Dishub DKI belum mau menanggapi tersebut.

Pemda DKI Jakarta menegaskan sampai saat ini tak ada rencana menaikan tarif parkir. Sementara pelaku pengelola parkir seperti mal berkali-kali mendesak kenaikan tarif.

Pengelola mal memiliki logika sendiri saat mendesak kenaikan tarif parkir. Mereka mengaku bukan hanya mengejar materi atau keuntungan semata dari kenaikan tarif parkir.

Pengelola mal tak habis-habisnya menyuarakan kenaikan tarif parkir untuk menutup kerugian mereka. Bahkan mereka mengklaim kerugian yang harus ditanggung hingga miliaran rupiah per tahun.

Pengelola mal pun mengusulkan kenaikan tarif parkir kendaraan bermotor roda dua. Usulan kenaikan tarif parkir motor sebesar 100% menjadi Rp 1.000 per jam.

Pengelola mal mengaku sakit hati dengan pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta yang juga belum menaikkan tarif parkir di Jakarta.

Parkir bukan fasilitas publik, hingga wajar terus dilakukan penyesuaian secara periodik. Pemilik mal tetap tak mau rugi untuk pengelolaan parkir.

Pemilik pusat perbelanjaan mengaku rugi dengan penetapan tarif parkir mobil yang berlaku saat ini Rp 2.000 per jam. Mereka mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) segera menaikkan tarif parkir menjadi Rp 5.000 per jam.