Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan tiga kartu 'sakti' untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Saat ini warga sudah mulai bisa mencairkan dana yang terdapat dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 

Aksi demonstrasi menentan‎g kenaikan harga BBM bersubsidi oleh mahasiswa, masih terus terjadi. Di Ciputat, aksi demonstrasi ini dilakukan malam hari di depan kampus UIN Syarif Hidayatullah.

Kabar gembira bagi masyarakat pemegang Kartu Keluarga Sejahtera. Menteri Agraria dan Tata Ruang berjanji akan membebaskan biaya jika mereka mengurus sertifikat tanahnya.

Pemerintah telah menyiapkan kompensasi untuk masyarakat berpendapatan rendah, pasca kenaikan harga BBM subsidi. Dari mana asal dana itu?

Mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada rakyat kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan 3 kartu 'sakti', yakni KIS, KIP, dan KKS.

PDIP mendukung langkah Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi, padahal dulu sempat menolak kenaikan harga BBM era Presiden SBY. Dulu, PDIP menolak kenaikan harga BBM karena ‎tak setuju dengan argumentasi pemerintah.

Menyikapi kenaikan harga BBM bersubsidi ‎yang diumumkan Presiden Joko Widodo tadi malam, perhatian masyarakat tertuju pada PDI Perjuangan. Partai yang menjadi oposisi 10 tahun ini dulu konsisten menolak kenaikan BBM, namun kini mendukung langkah pemerintah.

Tudingan miring selalu dialamatkan pada Jokowi. Tengok saja di media sosial, aneka rupa tudingan menyeruak. Salah satunya disebut sebagai presiden pencitraan. 

Sebagai pengalihan subsidi BBM, pemerintah telah menyiagakan KIS, KIP dan KKS. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan warga dapat menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk mencairkan dana sosial yang sudah dapat diambil hari ini.

Pasca keputusan kenaikan harga BBM, pemerintah ingin langsung bekerja untuk melakukan perubahan terhadap APBN 2015.