Pembahasan RUU Peradilan Militer akhirnya menemukan titik terang. DPR dan Dephan menyepakati tindak pidana umum oleh personel TNI akan dibawa ke peradilan umum.
16 RUU Pemekaran Wilayah yang diajukan DPR mulai dibahas pemerintah. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Depdagri segera mengirim tim untuk memverifikasi kesiapan 16 daerah tersebut.
Revisi UU No.14/1992 tentang LLAJR masih menjadi polemik seputar siapa yang mengurus SIM, STNK, dan BPKB. Kapolri Jend Pol Sutanto mengingatkan agar polemik ini diakhiri.