Perseturuan KMP-KIH itu menjalar ke daerah, salah satunya DPRD DKI. Jika di kesepakatan damai tercapai di Senayan, bagaimana dengan KMP dan KIH di DPRD DKI? Akan kedua kubu ini di DPRD DKI ini mengikuti sikap politik rekan mereka di Senayan?

Lebih dari sebulan kisruh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP‎) di DPR, yang akhirnya selesai di ruang Nusantara IV DPR siang tadi. Namun, pembelajaran politik dari 'DPR tandingan' tidak selalu bermakna baik.

Bila tidak ada aral melintang, Presiden Jokowi akan melantik Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan 'Ahok', sebagai Gubernur DKI. Pelantikan ini terbilang luar biasa karena menyertakan banyak catatan dan mengundang pro kontra.

Fraksi-fraksi dari KMP di DPRD DKI menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok menanggapi santai penolakan KMP tersebut.

DPRD DKI telah mengangkat Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI pengganti Joko Widodo. Namun pengangkatan itu ditentang oleh KMP DKI karena dianggap cacat hukum lantaran paripurna tak dihadiri mayoritas.

Media Singapura masih menyoroti tensi panas suhu politik Jakarta terkait posisi Ahok. Aksi pemboikotan terhadap paripurna pengangkatan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta jadi bahan pemberitaan.

Suasana politik tanah air di awal periode 2014-2019 menyuguhkan bentuk baru perebutan kekuasaan dari anggota dewan. Jika 'secuil' jabatan tak cukup memenuhi kebutuhan para anggota dewan, maka terbentuklah duplikat dari posisi tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta memutuskan melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur. Ditolak kubu Koalisi Merah Putih. Beda pendapat dalam menafsirkan Perpu Pilkada.

Fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih di DPRD DKI menuding paripurna istimewa pengumuman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur Jakarta cacat hukum. Tudingan ini disebut tidak tepat, sebab pelaksanan paripurna sesuai tata tertib.

Anggota DPRD DKI dari KMP DKI menganggap rapat paripurna pengesahan Ahok sebagai Gubernur DKI tadi pagi tidak sesuai dengan aturan tata tertib. Maka itu, KMP DKI akan menggelar paripurna serupa minggu depan.