Kementerian Sosial menyiapkan tanggap darurat mengantisipasi letusan Gunung Merapi. Sejumlah kampung siaga sudah disiapkan di beberapa titik.

Kementerian Sosial (Kemensos) meminta agar pembahasan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto tak dipersoalkan. Tidak ada niatan apa pun terkait wacana itu.

Kontroversi atas pengusungan mantan Presiden Soeharto terus berlangsung. Banyak pihak menilai, usulan agar pemimpin Orde Baru ini menjadi pahlawan nasional memiliki kepentingan politik tertentu.

Usulan agar mantan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sesungguhnya, gelar Bapak Pembangunan yang pernah disematkan kepada Soeharto dinilai sudah cukup.

10 Nama kandidat pahlawan nasional telah diajukan ke Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa pimpinan Menko Polhukam Djoko Suyanto. Setelah melalui proses selama 4 bulan, nama penguasa Orde Baru, Soeharto, akhirnya masuk menjadi calon pahlawan.

Menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto yang juga ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, hingga kini belum ada pembahasan mengenai siapa yang pantas menjadi pahlawan.

Kementerian Sosial (Kemensos) buka suara soal usulan Soeharto jadi pahlawan. Usulan itu  muncul dari Pemprov Jateng dan Bupati Karanganyar.

Sekretaris Kabinet menyerahkan sepenuhnya putusan mengenai 10 nama calon pahlawan nasional, termasuk mantan Presiden Soeharto kepada Dewan Gelar Kehormatan dan Tanda Jasa. 10 Usulan itu akan segera diserahkan dari Kemensos.

Partai Golkar puas nama mantan Presiden Soeharto muncul dalam calon kuat pahlawan nasional bersama mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Golkar menilai sudah saatnya rakyat Indonesia memberikan penghargaan kepada Presiden era orba ini.

Pemerintah melalui Kemensos menggodok sejumlah nama untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. Di antaranya mantan presiden, HM Soeharto dan mantan Gubernur DKI Ali Sadikin.