Meski menjatuhkan hukuman pidana maksimal yakni seumur hidup, majelis hakim tidak mengakomodir sejumlah permintaan jaksa penuntut umum. Salah satunya tuntutan untuk mengguguarkan hak memilih dan dipilih.

Majelis hakim PN Tipikor Jakarta menyatakan Akil Mochtar bersalah atas kasus sengketa Pilkada di MK dan pencucian uang. Akil dijatuhi hukuman seumur hidup, durasi hukuman yang persis seperti tuntutan jaksa.

Dalam sidang pembacaan vonis, sejumlah fakta-fakta dalam kasus suap sengketa Pilkada di MK dengan terdakwa Akil Mochtar dipaparkan. Salah satu fakta yang terungkap dalam dakwaan TPPU ialah tidak ada hubungan antara Akil dengan penitipan uang sebesar Rp 35 miliar ke Muhtar Ependi.

Bukti-bukti terkait penerimaan Rp 7,5 miliar oleh CV Ratu Samagat diyakini oleh majelis hakim sebagai penerimaan gratifikasi oleh Akil Mochtar. Uang itu adalah tanda terima kasih Ratu Atut Chosiyah kepada Akil.

Sidang pembacaan vonis untuk Akil Mochtar yang dituntut dengan hukuman seumur hidup oleh jaksa KPK sepi pengunjung. Tak ada anggota keluarga yang mendampinginya di ruang sidang. 

Satu per satu fakta kasus suap sengketa Pilkada MK dengan terdakwa Akil Mochtar, dibedah oleh majelis hakim. Fakta itu termasuk uang Rp 19,8 miliar dari Walikota Palembang Romi Herton dan istrinya Masitoh sebagai suap untuk Akil..

Majelis hakim menjelaskan fakta-fakta yang ada di persidangan kasus suap sengketa Pilkada di MK dengan terdakwa mantan Ketua MK Akil Mochtar. 

Majelis hakim memaparkan fakta-fakta yang ada di persidangan kasus suap di MK. Hakim menarik kesimpulan, Akil sengaja membuat Hambit memberikan Rp 3 miliar untuk penanganan pilkada Gunung Mas.

Akil Mochtar yang dituntut dengan hukuman seumur hidup oleh jaksa KPK menghadapi pembacaan vonis pada hari ini. Mantan Ketua MK ini siap dengan kemungkinan terburuk, namun juga siap melakukan perlawanan. 

MK memerintahkan penghitungan suara ulang di daerah pemilihan (dapil) I Maluku Utara (Malut) dan di 18 kecamatan di Halmahera Selatan.