detikNews

Tersangka UU ITE Surat KPK Palsu Laporkan 2 Warga Blitar

Trijanto, tersangka dugaan pelanggaran UU ITE dalam kasus surat KPK palsu melaporkan 2 warga Blitar terkait kasus itu. Siapakah mereka?

Senin, 10 Des 2018 13:55 WIB

detikNews

Pukat UGM Rilis 4 Catatan Buruk Pemberantasan Korupsi Era Jokowi

Pukat UGM merilis 4 catatan kritis upaya pemberantasan korupsi era Jokowi. Catatan tersebut merujuk janji pemberantasan korupsi yang belum terealisasi.

Senin, 10 Des 2018 10:33 WIB

detikNews

ICW Dukung KPK Soal DPR Tak Digaji Jika Lama Rampungkan UU

ICW juga menyoroti anggota DPR yang sering absen dalam sidang rapat paripurna dan perancangan undang-undang.

Minggu, 09 Des 2018 10:35 WIB

detikNews

PSI: Kami Siap Tak Digaji sebagai Anggota DPR Jika Kinerja Buruk

PSI mendukung wacana KPK soal penghentian pemberian gaji anggota DPR jika kinerja legislasi mereka jeblok.

Jumat, 07 Des 2018 09:05 WIB

detikNews

Rapat Bersama Baleg DPR, KPK Jelaskan Mekanisme Penyadapan

Baleg DPR RI menggelar rapat bersama KPK mengenai RUU tentang Penyadapan. KPK menjelaskan soal praktik penyadapan yang selama ini dilakukan.

Kamis, 06 Des 2018 16:12 WIB

detikNews

Usul DPR Tak Digaji Jika Tak Rampungkan UU Menguat

KPK memberi wacana agar para anggota DPR tidak digaji apabila tidak bisa merampungkan undang-undang.

Kamis, 06 Des 2018 04:32 WIB

detikNews

Reaksi DPR soal Usul KPK 'Tak Digaji Jika UU Tak Rampung'

KPK mencetuskan wacana agar DPR tidak digaji, jika lama merampungkan Undang-undang, wacana ini ditentang keras oleh anggota DPR

Kamis, 06 Des 2018 03:33 WIB

detikNews

Pro-Kontra Usulan Parpol Dibiayai Pemerintah

Ketua KPK Agus Rahardjo mengusulkan agar partai politik dibiayai pemerintah. Ada parpol yang setuju, ada pula yang tidak.

Rabu, 05 Des 2018 21:34 WIB

detikNews

Kritik Komisi III soal Wacana DPR Tak Digaji: KPK Tak Paham Tupoksi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa memberikan kritik kepada KPK terkait wacana anggota DPR tidak digaji.

Rabu, 05 Des 2018 17:35 WIB

detikNews

KPK Usul Parpol Dibiayai Pemerintah, PDIP: Tak Semua Bisa dari APBN

KPK mengusulkan dana partai politik dibiayai pemerintah melalui APBN agar mudah diaudit. Apa kata PDIP?

Rabu, 05 Des 2018 15:11 WIB