Ketua KPK Abraham Samad mengaku sekarang lebih hati-hati dalam berbicara. Dia khawatir ucapannya malah berbuntut tuntutan dari publik. Tapi ada teka teki baru di awal 2013 untuk kasus Hambalang. Apa itu?

Kementerian jadi sasaran korupsi orang partai politik.

Deddy Kusdinar mengaku tak ikut-ikutan terlibat dalam kasus Hambalang. Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek ini pun mengklaim hanya meneruskan laporan dari panitia lelang.

Menkeu Agus Martowardojo memberi penegasan soal proyek Hambalang. Menurut Agus sesuai UU, soal anggaran di kementerian menjadi tanggung jawab pengguna anggaran. 

Menko Kesra Agung Laksono menegaskan kementeriannya sudah bekerja maksimal, namun hanya malas melaporkan serapan anggaran.

Penyidik KPK telah menetapkan dua orang pejabat Kemenpora sebagai tersangka kasus Hambalang. Deddy Kusdinar masih bungkam mengenai peran Andi Mallarangeng yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Menpora.

Deddy menilai ada pihak yang bertanggung jawab langsung dengan proses tender: Ketua Pengadaan Proyek Hambalang Wisler Manalu.

KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan kepada Deddy Kusdinar. Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang ini akan diperiksa sesuai dengan statusnya sebagai tersangka.

Kementerian PDT memang belum menyerap semua alokasi dana yang dianggarkan di APBNP 2012. Namun keliru bila kemudian dianggap sebagai salah satu kementerian yang termalas seperti penilaian FITRA.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) merilis enam kementerian pemalas pada tahun anggaran 2012. Keenam kementerian itu baru bisa menyerap anggaran kurang dari 20 persen dalam APBNP 2012.