Sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB akhirnya ditunda hingga Senin (9/2) mendatang. Hal ini dikarenakan pihak Termohon (KPK) tidak hadir sampai batas waktu yang ditentukan.

Pengajuan praperadilan calon Kapolri, Komjen BG, ke PN Jaksel atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK sebagai tindakan yang tidak sah menuai banyak pendapat yang menegaskan bahwa praperadilan bukan forum untuk melakukan koreksi atas penetapan status tersangka. Apakah pengajuan praperadilan terkait dengan penetapan status tersangka oleh penyidik pernah dilakukan?

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi menunda sidang praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi‎ Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Kredibilitas Sarpin dipertanyakan.

Sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan di PN Jaksel diwarnai unjuk rasa. Lalulintas di sekitar gedung pengadilan, terhambat.

Setelah ngaret selama 3,5 jam, sidang Praperadilan Komjen Budi Gunawan vs KPK akhirnya dimulai. Tak ada perwakilan dari pihak KPK dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

Sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan segera dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Namun belum tampak satu pun kuasa hukum dari pihak KPK.

Eks Wamenkum HAM Denny Indrayana memandang bahwa keputusan yang diambil Jokowi untuk menunggu proses praperadilan adalah keputusan yang salah.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar praperadilan terkait permohonan yang dilayangkan kubu Komjen Budi Gunawan terkait kasus tersangka oleh KPK. Kabareskrim Irjen Budi Waseso mengaku tidak memonitor.

Sidang praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan di PN Jaksel belum juga dimulai. Padahal jika dilihat dari jadwal seharusnya sidang dimulai pukul 09.00 WIB tadi.

Pengacara Budi Gunawan mempermasalahkan penetapan status tersangka kliennya karena jumlah pimpinan KPK tidak lengkap. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berujar jumlah pimpinan KPK 5 orang bukanlah suatu keharusan.