Bawaslu sering memberikan teguran kepada KPU terkait pelanggaran yang dilakukan KPU. Namun teguran itu dimentahkan KPU dengan argumentasi hukum yang lain karena adanya perbedaan persepsi dalam memahami aturan.

Hingga kini Dewan Kehormatan KPU belum juga dibentuk. Padahal pelanggaran demi pelanggaran telah dilakukan oleh KPU. Bawaslu pun mengusulkan agar KPU segera membentuk Dewan Kehormatan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran itu.

Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU menuai protes karena dinilai melanggar aturan. KPU pun menyatakan siap digugat.

KPU dinilai tidak transparan dalam mengelola Pemilu. Bawaslu meminta KPU mengubah paradigma berpikirnya agar lebih terbuka.

Bawaslu memperoleh laporan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU terkait perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bawaslu pun berencana memanggil KPU guna dimintai penjelasan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran ditemukan ada perubahan dalam daftar pemilih tetap (DPT).

DPR diam saja ketika melihat daftar pemilih amburadul, verifikasi peserta acak-acakan, dan penetapan daerah pemilihan molor. Tetapi tidak dengan DCT yang tidak akurat.

KPU berkeyakinan DPT yang telah diumumkan merupakan sesuatu harus mereka lakukan. KPU berkeyakinan langkah yang mereka ambil dapat mencegah angka golput yang diperkirakan bisa mencapai 1 juta.

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2009. Namun apa yang dilakukan KPU tersebut dianggap melanggar undang-undang (UU).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan jumlah pemilih yang memiliki hak suara pada Pemilu 2009 nanti. Namun daftar pemilih tetap (DPT) yang dimumkan KPU mengalami pengurangan.