detikNews
Di Manakah Hukum di Negeri Ini?
Negeri hukum, tapi di manakah hukum? Jangan-jangan negeri ini adalah negeri hukuman, tempat segala mantera cela ditujukan?
Selasa, 22 Jun 2004 18:52 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikFinance
Subsidi BBM 2005 Rp 21 Triliun
Panja Anggaran DPR memutuskan subsidi BBM dalam RAPBN 2005 sebesar Rp 21 triliun, lebih rendah dari usulan pemerintah sebesar Rp 22,075 triliun.
Selasa, 22 Jun 2004 17:56 WIB
detikNews
Gus Solah Enggan Teken Kontrak Politik Dengan ICMI
Cawapres Salahuddin Wahid mengaku enggan menandatangani kontrak politik dengan ICMI. Dirinya menilai perjanjian tersebut tidak perlu dilakukan.
Jumat, 18 Jun 2004 21:52 WIB
Putu Wijaya: Tidak Ada Capres yang Peduli Budaya
Pada debat capres dengan para budayawan, Amien Rais dan SBY terlihat sangat peduli akan masalah budaya dan kesenian. Namun kata Putu Wijaya, sebelum kampanye ini tak ada capres yang peduli akan masalah tersebut.
Senin, 14 Jun 2004 15:00 WIB
detikNews
Mahasiswa Yogya Demo Tolak Taman Nasional Merapi
Sekitar 100 mahasiswa Yogyakarta menggelar aksi menolak Taman Nasional Nasional Gunung Merapi (TNGM) karena membuat warga setempat kehilangan mata pencaharian.
Rabu, 09 Jun 2004 13:16 WIB
detikNews
Gajah Mengamuk, Ratusan Hektar Kebun Kelapa Sawit Hancur
Karena habitatnya terusik, puluhan gajah di kawasan hutan alam Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan Riau, mengamuk dan ratusan hektar kebun sawit pun ludes.
Selasa, 01 Jun 2004 15:54 WIB
detikNews
Taman Nasional Merapi Merbabu Diprotes
Penetapan kawasan hutan di Gunung Merapi dan Merbabu menjadi taman nasional masih menimbulkan kontroversi. Walhi DIY mendesak 2 SK penetapan itu dicabut.
Sabtu, 29 Mei 2004 02:14 WIB
detikNews
Diminta Jadi Presiden Lagi, Mega Hanya Mesem
Presiden Megawati hanya tersenyum simpul saat diminta warga transmigran asal Jabar agar menjadi presiden lagi pada pemilu mendatang. Mau apa malu nih?
Jumat, 28 Mei 2004 16:33 WIB
detikNews
Marzuki: Tolak Usul PKB, MK Sudah Terkontaminasi
Marzuki Usman menilai fatwa MK yang menolak usul PKB untuk meninjau ulang SK KPU No 26/2004, menunjukkan MK sudah terkontaminasi dan tidak berpikir jernih.
Kamis, 22 Apr 2004 13:11 WIB