detikNews

Surat Pembubaran Sudah Diterima Notaris Pembuat Akta HTI

HTI dibubarkan pemerintah per 19 Juli 2017 lalu. Surat pembubaran itu sudah dikirim ke notaris yang mendirikan akta pendirian HTI.

Senin, 07 Agu 2017 12:42 WIB

detikNews

Selain Ismail Yusanto, Ini Daftar 5 Penggugat Perppu Ormas

Gugatan mereka saat ini baru masuk tahap pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Senin, 07 Agu 2017 11:29 WIB

detikNews

Soal Pidato Viktor, MKD DPR Tunggu Perkembangan Proses Hukum

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan menunggu perkembangan proses hukum terkait pidato Viktor Laiskodat yang bernada provokatif.

Jumat, 04 Agu 2017 12:01 WIB

detikNews

Ini Kata Habiburokhman soal Alasannya Gugat Presidential Threshold

Habiburokhman menyatakan alasan menggugat karena semua warga negara memiliki kepentingan dalam proses pemilihan presiden.

Kamis, 03 Agu 2017 16:44 WIB

detikNews

MK Minta ACTA Perbaiki Gugatan Presidential Threhold

Majelis hakim memberi waktu hinggal 16 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB.

Kamis, 03 Agu 2017 14:50 WIB

detikNews

MK ke Habiburokhman: Apa Anda Mau Maju Presiden?

Ketua Dewan Pembina ACTA Habibburokhman menggugat syarat presidential threshold. MK pun berkernyit, apa kepentingan Habib atas hal itu.

Kamis, 03 Agu 2017 13:38 WIB

detikNews

MK ke ACTA: UU Pemilu Belum Ada Nomor, Kok Digugat

MK yang menyidangkan uji materiil UU Pemilu kompak mempertanyakan mengapa ACTA terkesan terburu-buru mengajukan gugatannya.

Kamis, 03 Agu 2017 13:29 WIB

detikNews

ACTA Yakin Menang Meski UU Pemilu Belum Dicatat di Lembaran Negara

Adapun pasal yang digugat oleh Habiburokhman pada MK adalah pasal 222 tentang presidential threshold (ambang batas capres).

Kamis, 03 Agu 2017 11:20 WIB

detikNews

Pimpinan KPK: Hentikan Pansus Angket, Tunggu Putusan MK soal UU MD3

"Saya pikir Panitia Angket akan lebih bagus menghentikan kegiatannya, sampai dengan putusan di MK mendapatkan kekuatan," kata pimpinan KPK.

Kamis, 03 Agu 2017 01:36 WIB

detikNews

Pegawai KPK Minta MK Tunda Hak Angket DPR karena Ganggu Kinerja

Gangguan yang dimaksud adalah hak angket dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan yang seharusnya berjalan tertutup.

Rabu, 02 Agu 2017 19:26 WIB