Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden terus berlangsung. Untuk pemilihan di dalam negeri saat ini proses rekapitulasi sudah dilakukan di tingkat kabupaten dan kotamadya.

Penandatanganan sertifikat hasil rekapitulasi Pilpres di Kota Surabaya yang dimenangkan pasangan Jokowi-JK diwarnai penolakan tandatangan dari saksi pasangan Prabowo-Hatta.

Rekapitulasi suara Pilpres di KPU Jatim akan dilakukan tanggal 18-19 Juli. Namun hingga siang ini, baru 27 daerah dari 39 kota/kabupaten yang menyerahkan kotak suara.

Pasangan capres-cawapres nomor urut satu Prabowo-Hatta unggul sementara atas pasangan Jokowi-JK di Kota Bandung. Dari 30 kecamatan di Kota Bandung, tercatat 15 kecamatan yang selesai membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilpres 2014.

TPS 01 di Desa Dukuh, Mojolaban, Sukoharjo, hari ini melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hasilnya dukungan untuk pasangan Prabowo - Hatta naik 19 suara, sedangkan suara untuk pasangan Jokowi - JK berkurang 22 suara.

Hasil rekapitulasi Pilpres di Kota Surabaya diwarnai dengan penolakan penandatangan oleh saksi pasangan capres Prabowo-Hatta. Meski begitu, penolakan tersebut tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi.

"Dokumen yang sampai baru 29 dari 130 PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri)," kata ketua Pokja PPLN Wahid Supriyadi sela rapat rekapitulasi luar negeri di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (17/7/2014).

Keterlambatan penerimaan dokumen hasil penghitungan suara di luar negeri menjadi masalah sendiri yang bisa menghambat proses rekapitulasi nasional. Pokja PPLN telah mengantisipasi hal itu dengan men-scan hasil penghitungan suara di tiap PPLN.

KPU mengimbau agar tidak ada pengerahan massa dari dua kubu capres dan cawapres saat penetapan hasil Pilpres 2014. Tim Pemenangan Prabowo-Hatta setuju dengan imbauan tersebut.

Ketua DPP Partai Gerindra Pius Lustrilanang mengakui bahwa perolehan suara dari KPU tak berbeda jauh dengan hasil di kawalpemilu.org yang sementara mengunggulkan pasangan Jokowi-JK. Pius pun menyebut bahwa menjadi oposisi sama terhormatnya dengan berada di pemerintahan.