Fraksi-fraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih KMP) membacakan paket mereka masing-masing di pemilihan paripurna MPR. Dua paket ini akan diadu melalui mekanisme voting.

Yang menarik, PPP yang baru saja berkongsi dengan KIH untuk pemilihan pimpinan MPR ini sempat berkampanye 'menyindir' kubu tetangga.

Di lantai 15 gedung Nusantara I ruang Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Selasa (7/10/2014) sore tadi terjalin kesepakatan antara partai berlambang Kakbah itu dengan koalisi pengusung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.

Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR menyapu bersih semua perangkat mulai dari kursi pimpinan dewan hingga kelengkapan dewan seperti komisi dan badan-badan. Akankah hal yang sama juga terjadi di DPRD DKI?

PPP mengancam loncat ke koalisi Indonesia Hebat setelah hampir tak mendapat jatah di pimpinan MPR. Namun, hal itu dipastikan tidak akan terjadi di Jakarta.

Pemilihan pimpinan MPR masih belum bisa berlangsung karena Koalisi Merah Putih (KMP) belum setuju calon pimpinan dari DPD, Oesman Sapta Odang (64). Jika akhirnya Oesman diterima, maka akan ada dua paket pimpinan MPR. Bagaimana peta kekuatannya?

PPP membantah telah melanggar kesepakatan dengan anggota Koalisi Merah Putih. Partai berlambang Kakbah itu justru menuding PKS tak mau mengambalikan hak kursi pimpinan MPR ke PPP. Seperti apa ceritanya?

Untuk melengkapi paket KMP lainnya, yang harus menyertakan unsur DPD, PKS meminta nama lain selain Oesman Sapta Odang yang telah resmi diusung oleh DPD.

Partai Gerindra dan Koalisi Merah Putih (KMP) lainnya tidak menerima nama calon pimpinan MPR yang diajukan DPD, Oesman Sapta. Namun sikap berbeda ditunjukkan PPP. Bagi PPP, adalah hak DPD untuk menetapkan satu nama calon pimpinan MPR.

Ketua Fraksi PDIP di DPR Puan Maharani ‎menyatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan PPP untuk menjadikan partai kakbah masuk ke paket calon Pimpinan MPR. Satu kursi Pimpinan MPR disediakan untuk PPP.