Kasus penetapan tersangka terhadap dua pimpinan KPK memang cukup pelik. Agar kasus ini dalam posisi netral, Adnan Buyung Nasution meminta Kapolri menonaktifkan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dan memeriksanya.

KPK diundang oleh anggota tim perumus pemilihan Plt pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pimpinan KPK yang tersisa siap menghadiri undangan tersebut.

Menurut rencana, tim perumus Plt Pimpinan KPK akan mengundang dua pimpinan yang tersisa. Mereka ingin mengetahui apa kriteria calon pimpinan sementara versi KPK.

Tim perumus Plt pimpinan KPK terus menggodok nama-nama yang nantinya akan diajukan ke presiden sebagai pimpinan sementara. Dua pimpinan KPK tersisa akan diundang dalam rapat untuk dimintai pendapatnya.

Plt pimpinan sementara KPK tetap akan dipilih tiga orang, bukan satu orang. Jika 2 pimpinan KPK tidak terbukti bersalah, maka pimpinan yang dipilih sementara akan mundur secara otomatis.

Rapat perdana tim perumus plt pimpinan sementara KPK telah selesai. Bahasan rapat baru menetapkan kriteria dan belum pada penyebutan kandidat pejabat pengisi kekosongan pimpinan KPK.

Perpu Plt pimpinan KPK menuai pro kontra. Bagi Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, perpu itu kewenangan Presiden SBY dan tidak bertentangan dengan UU.

Tim perumus Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat perdana. Tim menyatukan pendapat sebelum memutuskan kandidat pimpinan KPK.

Masuknya Todung Mulya Lubis dan Taufiequrrachman Ruki dalam Tim Perumus Plt Pimpinan KPK yang ditunjuk Presiden SBY, disayangkan sejumlah pihak. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mensinyalir Todung dan Ruki hanya akan menjadi boneka SBY.

Pembentukan Tim Perumus PLt Pimpinan KPK oleh Presiden SBY dinilai sebagai kesalahan. Pasalnya, Perpu penunjukan Plt Pimpinan KPK sebagai dasar pembentukan Tim Perumus juga merupakan hal yang keliru.