Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo mengatakan KPK tidak perlu menunggu laporan resmi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan Bendahara Umum PD, Nazaruddin.

Komisi III DPR meminta KPK untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di DPR. KPK kini telah mengkaji Undang-undang Kepolitikan agar pencegahan korupsi di DPR bisa terwujud.

PD menyerahkan sepenuhnya proses M Nazaruddin selanjutnya di BK DPR. Namun BK dinilai sulit menerapkan sanksi karena kasus Nazar belum jelas.

Pemecatan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat menyedot perhatian publik. KPK diminta proaktif turun tangan mengusut kasus suap Kemenpora yang melilit Nazaruddin.

PD mencopot M Nazaruddin dari jabatan Bendahara PD. Sanksi ini dinilai kurang tegas. PD hanya menyelamatkan muka internal partai.

Mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin menuding Sekretaris Dewan Pembina PD Andi Mallarangeng telah merekayasa pencopotannya. Andi menepis keras tudingan tersebut.

Mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin mengungkap keterangan mengejutkan. Ia menyebut semua proyek di Kemenpora dikendalikan oleh Choel Mallarangeng, adik kandung Menpora Andi Mallarangeng.

Muhammad Nazaruddin dicopot dari jabatan Bendahara Umum PD. Nazaruddin yang merasa dizalimi pun akan membuka aib Sekjen MK, Menpora Andi Mallarangeng, hingga Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin.

Muhammad Nazaruddin melempar tudingan miring ke sekretaris Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin setelah dirinya dicopot dari Bendahara Umum PD. Amir pun menantang Nazar untuk membuktikan tudingannya kepada masyarakat.

Muhammad Nazaruddin baru saja dicopot dari posisi Bendahara Umum PD. Namun Nazaruddin tak dicopot dari keanggotaannya di DPR, padahal ia dikenal sebagai anggota DPR yang jarang mengikuti rapat di DPR.