Total utang Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sampai dengan tahun 2009 mencapai Rp 2,37 triliun. Utang tersebut termasuk utang Rekening Dana Investasi (RDI) sebesar Rp 250 miliar dan bunga Rp 950 miliar.

Jumlah tenaga pengawasan perbankan yang dimiliki Bank Indonesia (BI) dinilai kurang memadai dan tidak relevan dengan jumlah bank yang diawasi.

DPR melalui Komisi XI akan memanggil para wajib pajak nakal atau wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dalam jumlah besar. Sebelum itu, DPR akan meminta data lengkapnya ke Ditjen Pajak.

Setiap anggota DPR yang tidak menjabat lagi berhak menerima uang pensiun. Besarnya sekitar 2 juta rupiah perbulan. Namun banyak juga yang tidak mengambil uang tersebut.

Para pimpinan KPK menolak uang pensiun mereka. Semua mantan pejabat negara, termasuk anggota DPR, memang akan mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Cukup menjabat satu tahun, uang pensiun pun bisa dinikmati.

Total nilai tunggakan pajak yang dipegang oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan 17 Februari 2010 mencapai Rp 44 triliun. Ini merupakan nilai tunggakan dari 1,8 juta wajib pajak.

DPR melalui Komisi XI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas dan mengejar para penunggak pajak. Masalah tunggakan pajak ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 50 triliun.

Kasus salah undang oleh DPR kembali terjadi. Kali ini 'korbannya' adalah Ketua Bapepam LK Fuad Rahmany yang diundang membahas divestasi BPUI. Padahal proses itu tak ada sangkut pautnya dengan Bapepam.

DPR melalui Komisi XI mendorong pemerintah untuk segera melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) setelah proses restrukturisasi selesai.

DPR menemukan 5 persoalan yang menghambat proses divestasi kepemilikan saham BPUI dari Bank Indonesia (BI) ke pemerintah.