DPR terbelah. Setelah kubu koalisi merah putih (KMP) menyapu bersih alat kelengkapan dewan yang antara lain pimpinan komisi di DPR, lahirlah pimpinan DPR tandingan.

Masa depan politik di parlemen Indonesia semakin runyam. Menyusul adanya DPR tandingan yang digagas koalisi Indonesia hebat (KIH). Semoga saja gonjang ganjing di Senayan tak berimbas kepada perekonomian. 

Tak hanya Menkum HAM, Refly juga mengkritisi tindakan pimpinan DPR yang mengakui Ketua Fraksi PPP dijabat oleh Epriyadi Asda yang merupakan PPP kubu Suryadharma Ali. Menurutnya, pimpinan DPR juga salah.

Pimpinan Komisi VI DPR dan Komisi VII DPR akhirnya terbentuk dengan Koalisi Merah Putih yang kembali mendominasi. Untuk Ketua Komisi VI diraih Achmad Hafidz Tohir dari Fraksi PAN.

Politisi Golkar Aziz Syamsuddin dipilih secara aklamasi untuk memimpin Komisi I. Di komisi yang membidangi hukum ini, diisi oleh mayoritas wajah lama.

Politisi PKS Mahfudz Siddiq ditetapkan lagi menjadi Ketua Komisi I DPR. Mahfudz ditetapkan melalui rapat pemilihan pimpinan Komisi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Rencananya, rapat pemilihan‎ Pimpinan Komisi II dimulai pukul 10.00 WIB. Namun satu jam lebih dari waktu yang dijadwalkan, rapat belum juga dimulai.

DPR hari ini akan menentukan pimpinan masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD). Fraksi PDIP, NasDem, PKB, dan Hanura yang belum menyetorkan nama anggota DPR di tiap AKD memilih untuk absen dan masih mengusahakan lobi-lobi.

Enam fraksi sudah mengumpulkan daftar nama anggotanya untuk masuk ke dalam alat kelengkapan dewan. Sehingga kuorum fraksi untuk menentukan pimpinan masing-masing alat kelengkapan dewan telah terpenuhi.

DPR segera menggelar sidang paripurna yang membahas susunan alat kelengkapan dewan beserta pimpinannya. Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin menyebutkan pihaknya mendapat jatah ketua di tiga komisi dan Badan Anggaran.