‎Fraksi-fraksi DPRD DKI menyampaikan pandangan dan sikap dalam rapat paripurna pengusulan hak angket untuk Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Suasana paripurna bergemuruh mendukung sikap fraksi yang ingin melengserkan Ahok.

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) berniat melaporkan DPRD DKI ke Kejaksaan Agung berkaitan dengan dana siluman dalam APBD DKI 2015. Namun DPRD DKI‎ santai saja menanggapi niatan Ahok.

Sudah terkumpul 100 anggota DPRD DKI Jakarta yang setuju melancarkan hak angket terhadap Gubernur DKI Ahok. Bagi Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik, 100 persetujuan itu merupakan kado bagi 100 hari Ahok jadi Gubernur DKI.

Hubungan PDIP dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama PDIP memanas. Penyebabnya tak lain tak bukan adalah dana siluman APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Gerindra M Taufik menyatakan Gubernur DKI Ahok mempermasalahkan APBD 2015 yang belum selesai dibahas DPRD. Padahal DPRD bermaksud menyerahkan ‎RAPBD 2015 yang sudah selesai dibahas dengan SKPD.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tengah digoyang DPRD DKI terkait APBD 2015. Ahok memegang bukti bahwa oknum DPRD lah yang melakukan perubahan APBD, namun semua fraksi di DPRD ramai-ramai menyerang Ahok, PDIP yang masih punya Wagub Djarot Saiful Hidayat pun tak membela.

Kisruh APBD 2015 berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlibat perdebatan dengan DPRD DKI soal pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp 12,1 triliun yang tidak disetujui Ahok. Kini Ahok terancam hak angket yang konon berujung penggulingan Gubernur eks Gerindra itu.

Permasalahan APBD 2015 DKI berujung pada kisruhnya antara eksekutif dan legislatif. DPRD mengklaim draft APBD yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri bukan draft sesuai persetujuan DPRD dengan Pemprov DKI seperti yang telah disepakati bersama.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) akan memasuki 100 hari pada Rabu (26/2) mendatang. Tepat di hari itu pula DPRD menggelar sidang perdana paripurna hak angket terkait APBD 2015.

Sambil menunjukkan draf bertuliskan 'Dinas dan Sudin Pendidikan', Ahok menunjukkan sejumlah anggaran yang diduga disisipkan oleh anggota DPRD ke dinas terkait.