Jalan privatisasi BTN makin mulus setelah mengantongi izin dari komisi XI dan komisi VI DPR RI. Ibaratnya, BTN sudah mengantongi paspor untuk privatisasi.

Likuidasi yang dilakukan BI terhadap Bank IFI bisa menurunkan kepercayaan nasabah terhadap bank-bank kecil di Indonesia, ini dikhawatirkan akan mematikan usaha bank-bank kecil.

Pemerintah menunjuk 2 orang luar BI untuk menjadi Deputi Gubernur Senior BI menggantikan Miranda Goeltom. Padahal idealnya harus ada calon dari internal BI, disamping banyak orang kompeten yang sebenarnya bisa dicalonkan.

Dirjen Pajak Darmin Nasution dan mantan Ketua Perbanas Gunarni Soeworo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan untuk menjadi Deputi Gubernur Senior BI, menggantikan Miranda Goeltom pada April-Mei 2009.

Pemerintah melihat penguatan rupiah dan saham yang signifikan dalam beberapa hari terakhir karena faktor dalam negeri. Diantaranya adalah situasi korporasi dalam negeri yang ternyata tak seburuk yang dibayangkan.

Jumlah utang luar negeri swasta yang jatuh tempo di 2009 sebesar US$ 22,6 miliar harus diwaspadai, karena bisa menekan nilai tukar rupiah. Pemerintah dan BI harus terus memantau aktivitas pembayaran utang luar negeri swasta ini.

Stimulus fiskal infrastruktur senilai Rp 12,2 triliun yang sedianya bisa dikucurkan 18 Maret 2009 belum bisa dicairkan. Alasannya DIPA tambahan untuk stimulus ini belum juga selesai. Padahal stimulus ini ditunggu oleh dunia usaha untuk mendorong ekonomi.

Ribuan kader PKS memenuhi lapangan Widya Karya (Wika), Jl Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur untuk mengikuti kampanye. Dalam kampanye tersebut, tak hanya Presiden PKS Tifatul Sembiring yang hadir, anggota komisi XI DPR dari FPKS yang namanya disebut-sebut dalam kasus Abdul Hadi Djamal, Rama Pratama juga hadir.

"Saya bersumpah demi Allah tak melakukan pertemuan di Ritz Carlton dan saya bersumpah tidak menerima sepeser pun dari kasus suap yang menyangkut Pak Abdul Hadi Djamal."

"Saya bersumpah demi Allah tak melakukan pertemuan di Ritz Carlton dan saya bersumpah tidak menerima sepeser pun dari kasus suap yang menyangkut Pak Abdul Hadi Djamal."