Kisruh APBD 2015 berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlibat perdebatan dengan DPRD DKI soal pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp 12,1 triliun yang tidak disetujui Ahok. Kini Ahok terancam hak angket yang konon berujung penggulingan Gubernur eks Gerindra itu.

Permasalahan APBD 2015 DKI berujung pada kisruhnya antara eksekutif dan legislatif. DPRD mengklaim draft APBD yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri bukan draft sesuai persetujuan DPRD dengan Pemprov DKI seperti yang telah disepakati bersama.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) akan memasuki 100 hari pada Rabu (26/2) mendatang. Tepat di hari itu pula DPRD menggelar sidang perdana paripurna hak angket terkait APBD 2015.

Sambil menunjukkan draf bertuliskan 'Dinas dan Sudin Pendidikan', Ahok menunjukkan sejumlah anggaran yang diduga disisipkan oleh anggota DPRD ke dinas terkait.

Sehari menjelang paripurna hak angket, petisi 'Cabut Mandat Ahok' terus digalang. Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta ikut membubuhkan tanda tangan di atas kain berwarna putih.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik mengatakan pihaknya berencana akan menggelar paripurna terkait kisruh APBD 2015 yang belum juga menemui titik akhir. Taufik menyebut besar kemungkinan paripurna dilaksanakan pada Rabu (25/2) mendatang.

Setelah blusukan di sodetan Kali Ciliwung pada Rabu (18/2) kemarin, Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Basuki T Purnama sama-sama menumpangi mobil RI 1 meninggalkan lokasi. Setelah itu, ada pengumuman calon kapolri baru dan plt pimpinan KPK.

Ahok sempat terlibat cekcok dengan pengacara seorang warga yang mempermasalahkan kepemilikan tanahnya di wilayah Puri Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (18/2/2015). Saat itu, Ahok bersuara keras dengan pengacara tersebut.

DPRD DKI telah sepakat akan mengajukan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terkait APBD 2015 DKI. Dalam waktu dekat pihaknya akan mengesahkan tim untuk menginvestigasi Pemprov.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengirim APBD 2015 yang bukan hasil paripurna anggota dewan. Ahok balik menyebut bahwa paripurna tak memberikan apapun.