Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tidak mau mencampuri masalah penahanan dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Patrialis mengaku tidak mengurusi hal tersebut.

Seminggu pasca dilantik Presiden, para menteri kabinet Indonesia Bersatu II belum juga melaporkan harta kekayaannya. Di antara mereka beralasan masih menunggu hasil audit akuntan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima laporan kekayaan Wakil Presiden Boediono. Penyerahan formulir dilakukan Senin 27 Oktober kemarin.

Presiden SBY diminta memberikan sanksi tegas bagi para pembantunya yang enggan melaporkan kekayaan. Hal ini perlu dilakukan demi mewujukan pemerintahan yang bersih.

Pelaporan kekayaan harus menjadi prioritas utama program para menteri yang baru menjabat. Jika sejak awal malas untuk lapor, sebaiknya para pembantu presiden tersebut mundur saja.

Baru Fahmi Idris dan Andi Mattalatta saja yang telah melapokan harta kekayaan mereka setelah tak lagi duduk sebagai menteri. KPK akan terus menunggu menteri dan mantan menteri untuk menunaikan kewajiban mereka.

UU sudah mengatur pejabat dan mantan pejabat wajib melaporkan harta kekayaan mereka maksimal dua bulan. Jika tidak, bagi Andi Mattalatta, mereka dianggap cacat secara moral.

Sehari setelah tidak menjabat jadi Menkum HAM, Andi Mattalatta langsung melapor harta kekayaannya kepada KPK. Setelah kewajibannya selesai, Andi mengaku merasa lega.

Mantan Menkum HAM Andi Mattalata memiliki pesan khusus pada Menkum HAM baru Patrialis Akbar. Ia meminta agar kebiasannya 'marah-marah' di DPR tidak berimbas di lembaga yang dipimpinnya.

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari tidak hadir dalam pelantikan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Padahal sebagian besar para mantan menteri lainnya hadir dan memberikan ucapan selamat kepada menteri baru.