Tersendatnya pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) membuat ketidakpastian program Jokowi. Partai pendukung Jokowi, PDIP menilai tidak baik untuk warga Jakarta.

Deutsche Gesselschaft für Internationale Zusammernabeit (GIZ), sebuah lembaga Jerman akan membatu Jokowi-Ahok mengawasi anggaran DKI. Ahok sendiri yang memintanya untuk mengawasi tender-tender.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi akan menjelaskan APBD DKI 2013 dalam bentuk poster untuk disebarkan di kampung-kampung. Hal ini dilakukan Jokowi agar warga DKI di kelas bawah sekalipun tahu tentang APBD DKI.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan RAPBD DKI 2013 tidak akan jauh berbeda dengan APBD DKI 2012 yang sebesar Rp 41,3 triliun. Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) memperkirakan rencana anggaran DKI 2013 bisa menghemat sekitar Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Wow!

Mulai tahun depan, penerimaan siswa di SMA 70 dan SMA 6 yang sempat terlibat tawuran bakal dirombak. SMA 70 hanya menerima siswa laki-laki. Sedangkan SMA 6 menerima siswa perempuan.

Kalangan aktivis LSM antikorupsi meminta Gubernur DKI Joko Widodo memperhatikan mata anggaran era Fauzi Bowo yang tak efektif. Apa tanggapan Jokowi?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merevisi sebagian besar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2013. Karena sebagian besar mata anggaran sudah dibuat semasa Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengebut penyelesaian penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2013. Penyusunan KUAPPAS ini diperlukan untuk pembahasan RAPBD 2013.

Indonesia Corruption Watch bersama Perkumpulan Prakarsa mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013. 

Jokowi diminta untuk merevisi draf sementara RAPBD DKI Jakarta yang dinilai tidak efisien. Draf tersebuut masih tak sesuai dengan visi dan misi Jokowi.