Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menilai polemik qanun bendera Aceh harus segera diakhiri. Namun hal itu harus diselesaikan di tingkatan Mahkamah Agung (MA).

Gubernur Aceh Zaini Abdullah menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Zaini hendak mencari kekuatan hukum qanun bendera Aceh untuk menyatukan persepsi.

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Zaini, menginginkan revisi atas Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dilakukan secepatnya. Malah lebih cepat dari lazimnya proses revisi perundang-undangan.

Penyelesaian kontroversi Qanun Nomor 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh ditunda semetara. Tapi upaya perbaikannya oleh DRPA dipastikan tetap berjalan. Butuh waktu berapa lama DPRA melakukan revisi?

Gubernur Aceh Abdullah Zaini dan Wali NAD, Tengku Malek Mahmud datang untuk menemui Presiden SBY di Istana Negara. Pertemuan tersebut guna membahas bendera dan lambang Aceh yang tengah menjadi polemik.

Pemerintah pusat dan Aceh sama-sama bersepakat untuk cooling down sementara waktu terkait qanun bendera dan lambang Aceh yang menjadi polemik. Langkah itu diambil untuk menghindari terjadinya konflik.

Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh belum menemukan kata sepakat terkait 10 dari 12 poin evaluasi terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Pemerintah pun menawarkan tim bersama agar poin-poin evaluasi qanun dapat segera diselesaikan.

"Saya berharap sekali ada kemauan Gubernur dan DPR Aceh menyelesaikannya dengan baik, karena qanun tidak boleh bertentangan dengan UU. Saya yakin ada solusi," kata Mendagri Gamawan Fauzi.

Pemerintah Aceh telah membahas hasil klarifikasi Kemendagri terhadap sejumlah poin temuan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Dalam waktu dekat ini hasil klarifikasi itu akan segara diserahkan ke Mendagri.

"Ada banyak perda yang telah dibatalkan pemerintah. Kita tidak bicara soal mana tingkatan yang lebih tinggi, tapi ini bertentangan dengan UU," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha.