Pemerintah melansir payung hukum yang melarang keras warga di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk mengibarkan bendera Bulan-Bintang. Bendera ini menjadi kontroversi karena mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Kalau ada yang mengibarkan maka melanggar Perda, UU tentang Bendera dan melanggar Peraturan Pemerintah. Sanksinya nanti dilihat," kata Mendagri Gamawan Fauzi.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan qanun Aceh tentang lambang daerah belum di sahkan. Oleh karena itu warga Aceh dihimbau tidak mengibarkan bendera daerah yang mirip logo GAM itu.

Sekelompok orang yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gema NKRI) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri. Demonstrasi yang diikuti sekitar 50 orang ini tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Ketika saya salat atau pun wudhu saya sering membatalkannya dan mengulang ulangnya sampai berkali-kali, sampai bisa lebih dari 15 menit saya mengulang ulangnya.

Tingkat kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) masih cukup tinggi. LSM Jaringan Pemantauan 231, mencatat sepanjang tahun 2011-2012 ada 1.060 kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh.

Kementerian Dalam Negeri terus berdialog dengan pemerintah Aceh membahas qanun soal bendera dan lambang Aceh. Kemendagri akui pembahasan soal bendera Aceh yang mirip bendera GAM masih alot.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menilai polemik qanun bendera Aceh harus segera diakhiri. Namun hal itu harus diselesaikan di tingkatan Mahkamah Agung (MA).

Gubernur Aceh Zaini Abdullah menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Zaini hendak mencari kekuatan hukum qanun bendera Aceh untuk menyatukan persepsi.

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Zaini, menginginkan revisi atas Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dilakukan secepatnya. Malah lebih cepat dari lazimnya proses revisi perundang-undangan.