Anggota DPR kerap mengungkap jumlah dana kampanyenya saat ditanya oleh wartawan ataupun masyarakat. Namun jangan keburu percaya, mereka diyakini lebih banyak berbohong.

Pragmatisme di pemilu tak hanya terjadi di kalangan pemilih, tapi juga di kalangan parpol. Saat ini yang paling disoroti adalah caleg-caleg kalangan artis yang digunakan oleh parpol untuk mendulang suara.

Aturan Pemilu hingga saat ini belum mengatur laporan dana kampanye indvidu caleg. Dampaknya dana kampanye caleg menjadi tak terkontrol, bahkan di Pemilu 2009 lalu, ada caleg yang menghabiskan dana hingga Rp 20 miliar.

Susno yang telah didaftarkan oleh PBB sebagai caleg DPR, sebaiknya ditarik dari daftar sebelum hasil verifikasi KPU keluar.

Koalisi Penyelamatan Uang Rakyat mengajukan judicial review ke MK atas UU no 17 tahun 2003 dan UU no 27 tahun 2009.

Pengadilan memutuskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014. Kelompok aktivis hukum dan ahli hukum menilai ada keputusan PT TUN yang dinilai cacat.

Gabungan LSM membuat koalisi amankan Pemilu 2014. Hal ini dilakukan agar KPU tidak mengubah mengenai peraturan 30 persen keterwakilan perempuan pada Pemilu nanti.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta masyarakat aktif mengkritisi calon anggota legislatif yang akan didaftarkan. Bila ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat diminta tak ragu melapor ke KPU.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009 sempat dipermasalahkan. Namun, peneliti senior Perludem August Melaz yakin penyusunan DPT dalam pemilu 2014 akan lebih baik.

Dua komisioner KPU, Husni Kamil Manik dan Juri Ardiantoro terbang ke Amerika di saat KPU digugat dan bermasalah. Keperian mereka menuai kritik karena dianggap lepas tanggungjawab.