Partai Politik kecil menyatakan keberatan dengan persyaratan pendaftaran dan verifikasi parpol yang akan ikut dalam Pemilihan Umum tahun 2014. Menurut mereka persyaratan untuk pendaftaran terlalu berat.

Pembuat undang-undang pemilu selalu menetapkan banyak tujuan. Jika pemilu gagal mencapai tujuan itu, bukan karena salah penerapan, tetapi dari awal masing-masing tujuan memang tidak sejalan dan bahkan saling bertentangan.

Pada hari pertama pendaftaran partai politik, pihak Kementerian Hukum dan HAM belum menyediakan tempat secara khusus untuk malayani pendaftaran. Tempat pendaftaran akan dilakukan sambil jalan karena pendaftaran pada hari-hari awal biasanya masih sepi.

Tingkat keterpilihan perempuan di parlemen lokal berhubungan erat dengan tingkat pembangunan manusia di wilayah yang bersangkutan. Semakin bagus indikator pembangunan manusia, semakin tinggi keterwakilan perempuannya.

Perubahan formula calon terpilih berdasar suara terbanyak, ternyata tidak banyak mengubah cara berpikir pemilih dalam menjatuhkan suara. Hampir semua calon terpilih berasal dari nomor urut kecil: 1, 2 atau 3. Demikian juga dengan calon perempuan terpilih.

Jumlah perempuan di DPRD provinsi hasil Pemilu 2009, meningkat signifikan. Sumbangan terbedar atas peningkatan tersebut berasal dari Partai Demokrat.

Hasil Pemilu 2009 menunjukkan caleg perempuan terpilih meningkat signifikan. Namun Putusan MK yang mengubah formula calon terpilih dari 30% BPP dan nomor urut menjadi suara terbanyak, menjadikan caleg perempuan sebagai korban persaingan bebas.

Pemilu 1999 yang demokratis justru mengurangi jumlah perempuan di parlemen. Organisasi-organisasi perempuan pun memperjuangkan penerapan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan.

DPR telah mengesahkan revisi UU Partai Politik pada Kamis (16/12/2010). Dalam UU ini, ada sejumlah perubahan, di antaranya tentang aturan verifikasi partai politik, jumlah sumbangan pengusaha dan penyelesaian konflik internal parpol.

Banyak kebijakan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah,  mendiskriminasi perempuan. Hal itu terjadi karena para pembuat kebijakan, yang didominasi laki-laki, tidak memiliki gambaran bagaimana melindungi dan memajukan perempuan.