Tak kenal lelah, jaksa mengejar aset negara sebesar Rp 17 juta dari koruptor yang telah meninggal dunia, Tajudin Khamim. Jaksa mengejar uang negara itu selama 20 tahun lamanya namun gagal.

Saksi kasus korupsi yang melilit hakim Setyabudi Tejocahyono, Sareh Wiyono masuk dalam daftar bacaleg Gerindra. Mantan Ketua PT Bandung ini juga dikenal sebagai hakim dengan kekayaan cukup fantastis.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang memvonis hukuman delapan tahun penjara untuk Hakim adhoc nonaktif, Kartini Juliana Magdalena Marpaung. Dia juga didenda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan.

Hakim ad hoc nonaktif Kartini Juliana Magdalena Marpaung dijatuhi vonis delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta karena menerima suap. Atas keputusan ini, dia memberikan komentar singkat.

Hakim ad hoc nonaktif Kartini Juliana Magdalena Marpaung dijatuhi vonis delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Semarang. Wanita pengadil itu terbukti menerima suap.

Ruang sidang utama PN Semarang riuh dengan tepuk tangan dan isak tangis saat warga Batang, Jateng, yang didakwa menyandera warga Jepang tak tak perlu menjalani hukuman karena masa hukuman sama dengan kurungan. Mereka bebas.

Ratusan warga Batang, Jateng yang berasal dari 5 desa mendatangi PN Semarang. Mereka beraksi sebelum sidang pembacaan putusan 5 rekannnya yang diduga menyandera warga Jepang terkait mega proyek PLTU Batang.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Perusakan Hutan yang saat ini dibahas oleh Komisi IV DPR dan Kementerian Kehutanan, tertulis bahwa ke depan yang akan menangani kasus-kasus kehutanan adalah hakim Adhoc. Dengan merambah kasus kehutanan, jumlah hakim adhoc tentu saja akan semakin banyak.

Waka PN Bandung, Setyabudi yang tertangkap KPK akhir pekan lalu juga pernah bertugas di PN Semarang. Saat bertugas di kota itu, Setyabudi pernah dilaporkan ke KY, KPK dan Ombudsman.

Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi ditangkap KPK atas dugaan suap terkait vonis kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos). Nah, dari kasus ini semestinya pemerintah sudah berpikir untuk menarik RUU KUHAP yang mengatur penyadapan KPK.