DPR serius meminta BPK mengaudit Komisi Pemilihan Umum. Siang ini pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan BPK.

Proses mutasi dan promosi yang ada di Polri dan Kejagung juga menjadi hal yang disoroti Presiden Joko Widodo dalam Inpres Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.

Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR hari ini terungkap bahwa kinerja legislasi DPR sangat lambat. Indikatornya, baru dua Undang-Undang yang disahkan selama hampir 7 bulan bekerja, itupun berasal dari Perppu pemerintah periode lalu.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menegaskan permintaan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak ada kaitan dengan urusan revisi UU Pilkada.

Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo menolak revisi UU Pilkada yang diwacanakan oleh DPR untuk mengakomodir Golkar dan PPP. Ketua DPR Setya Novanto masih menunggu dengan sabar jawaban resmi dari Jokowi.

Para hakim agung berupaya 'membonsai' KY dengan menggugat kewenangan KY menyeleksi hakim ke MK. Para hakim agung itu meminta MK bahwa seleksi hakim dilakukan mandiri oleh MA.

Kehadiran ketua umum PAN Zulkifli Hasan ke Kongres PDIP di Bali menguatkan spekulasi kedekatan PAN dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), terlebih di tengah isu reshuffle kabinet yang mencuat pasca pertemuan Presiden Jokowi dan elit KIH.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut, dirinya masih menunggu surat dari Pemprov DKI untuk memutuskan apakah menggunakan Perda atau Pergub terkait APBD DKI tahun 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tak habis pikir dengan alasan penundaan rapat evaluasi APBD 2015 bersama Banggar DPRD hari ini. Ahok menyebut dewan sengaja mengulur waktu karena menginginkan deadlock.

Seskab Andi Widjajanto menegaskan Inpres Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2015 tak akan membatasi peran KPK. Bagaimana Inpres yang pernah dikeluarkan oleh Presiden sebelumnya, SBY?