Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta lebih ketat mengawasi para koruptor. Terutama pihak-pihak yang mengaku sakit.

Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak tahun 2004 dinilai gagal mengemban tugas untuk menangkap koruptor dan menyelamatkan uang negara. Karena minim prestasi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar tim tersebut dibubarkan.

RUU Pengadilan Tipikor tidak kunjung disahkan DPR. Masyarakat menilai DPR sudah tidak dapat dipercaya lagi untuk menuntaskan RUU tersebut.

ICW menemukan adanya 17 dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar selama bertugas. Pelanggaran ini akan segera diserahkan kepada KPK.

Pembuktian testimoni Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang menyudutkan KPK dinilai lemah. ICW meminta kepolisian segera memeriksa Antasari.

ICW ikut bergerilya mencari calon jaksa agung. Sejumlah nama yang layak dan pantas kini tengah diteliti. Selanjutnya hasilnya akan diserahkan kepada publik dan SBY sebagai presiden.

Isu segera ditetapkannya para pimpinan KPK sebagai tersangka terus merebak. Langkah ini dikhawatirkan hanya upaya untuk menggembosi KPK. Untuk itu, standar penetapan tersangka di kejaksaan dan kepolisian perlu diperbaiki.

Polda Metro Jaya mengaku tengah membidik seorang oknum dari KPK terkait kasus lain di balik pembunuhan Nasrudin. Tapi apa yang disampaikan pihak kepolisian justru dianggap sebagai langkah yang terlalu berlebihan.

Presiden SBY mengundang para pimpinan penegak hukum, termasuk KPK dan Polri hari ini. Rencananya rapat koordinasi tersebut digelar pukul  10.00 WIB.

Presiden akan mempertemukan kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin 13 Juli mendatang. Dalam pertemuan tersebut diharapkan tidak ada kesepakatan-kesepakatan yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi.