Metode pemblokiran konten porno internet lewat proxy yang diminta pemerintah, secara teknis sulit dilakukan. Selain juga mahal biayanya, langkah ini justru berpotensi melindungi kejahatan cyber.

Para penyelenggara jasa internet diperintahkan untuk memblokir semua akses konten porno di dunia maya. Titah yang keluar dari Menkominfo Tifatul Sembiring ini didukung penuh oleh mayoritas operator telekomunikasi yang juga menyediakan akses internet.

Perintah pemblokiran terhadap situs porno dan konten negatif lainnya dianggap sebagai bentuk sikap reaktif pemerintah. Aksi ini pun dinilai lantaran Kementerian Kominfo dipanas-panasi peredaran video porno artis yang menghebohkan itu.

APJII siap menjalankan perintah Menkominfo Tifatul Sembiring untuk memblokir situs-situs negatif, seperti situs porno, rasis dan lainnya. Namun Kominfo diminta juga menyiapkan daftar situs terlarang tersebut. Jika tak ada, tak akan ada pemblokiran.

Menkominfo Tifatul Sembiring telah mengeluarkan titah bagi para Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs negatif.  ISP pun tak kuasa menolak. Hanya saja mereka masih menunggu surat perintah.

Setelah sempat cooling down lantaran diserbu berbagai protes, pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika soal Konten Multimedia kembali muncul ke permukaan.

Konten apapun yang kemudian dinyatakan dilarang pemerintah untuk diakses, dimiliki, dibaca, atau ditonton oleh masyarakat, justru itulah saat ketika konten tersebut kemudian terpublikasi sangat luas dan diburu besar-besaran.

Upaya yang dilakukan APJII untuk menyaring konten negatif di internetsemata-mata tidak bisa lepas dari bantuan pengguna internet. Bahkan untuk melaksakan tugasnya, APJII justru menunggu laporan dari masyarakat.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) siap menjalankan imbauan Menkominfo Tifatul Sembiring untuk tidak meloloskan konten-konten negatif di internet. 

Kekhawatiran akan keamanan transaksi perbankan yang sempat menghantui para nasabah beberapa waktu lalu diklaim akan teratasi dengan penerapan protokol pengalamatan internet generasi baru (IPv6).