Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan proses alih status seorang penyidik harus melalui mekanisme khusus, tidak bisa langsung diangkat begitu saja. Menanggapi pidato Presiden ini, KPK akan berkoordinasi dengan Polri mengenai 28 penyidik yang diangkat jadi pegawai tetap.

Presiden SBY angkat bicara terkait kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Sejumlah solusi disampaikan SBY untuk menengahi pertikaian itu agar tidak berlarut-larut. Ini pidato lengkap SBY.

Presiden SBY sudah menyampaikan pidatonya terkait ketegangan antara KPK dan Kepolisian. Terhadap lima solusi yang disampaikan, Presiden SBY harus diapresiasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tentang penyidik KPK. SBY membeberkan secara gamblang aturan baru yang akan segera diterapkan tersebut.

KPK menegaskan alih status Kompol Novel Baswedan dan sejumlah penyidik kepolisian menjadi pegawai KPK cukup dengan pemberitahuan. Hal tersebut diatur dalam UU. 

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman menepis ada niatan untuk mengkerdilkan KPK. Sutarman menegaskan bahkan kalau Polri tak setuju KPK dikecilkan. 

Pimpinan KPK pasang badan siap melindungi Kompol Novel Baswedan dari upaya penjemputan paksa Polda Bengkulu. Novel merupakan satu dari 28 penyidik yang sudah diangkat KPK jadi pegawai tetap. 

Ketika jam kerja telah berakhir pada Jumat (5/10), seketika 2 kompi anggota Polisi mendatangi KPK untuk menjemput Kompol Novel Baswedan. Berikut kronologi upaya penjemputan itu.

Nanan Sukarna menegaskan pihaknya bisa memanggil paksa lima penyidik yang tercatat belum 'pulang kampung' ke kesatuan. Langkah ini bisa dilakukan sesegera mungkin.

Mabes Polri terus mengimbau lima perwira yang habis massa tugasnya dan berencana permanen berkarir di KPK untuk segera melapor. Bila tidak, mereka terancam desersi atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).